Pengesahan RUU Ormas Antidemokrasi

145905Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai persoalan dengan RUU Ormas adalah karena posisioning-nya yang salah kaprah. Menurutnya, UU ini dibahas dan masuk ke dalam kategori administrasi, dengan menerapkan rezim perizinan hingga pembubaran.

“Ini yang kami rasa berbeda dengan esensi Pasal 28 UUD 45 tentang kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Negara tidak boleh mengintervensi kewenangan itu. Itu hak dasarnya,” pungkas Din di Jakarta, Kamis (11/4).

Din mengaku sudah bertemu dengan Pansus RUU Ormas, Kemendagri, Kemlu, Kemenkum HAM, dan sejumlah pakar. Tetapi proses sosialisasi itu belum melegakannya. Bukan sekadar menunda pembahasan tetapi pihaknya berposisi untuk menolak pembahasan.

“Isu sentralnya bukan soal asas tunggal dan sebagainya, itu keniscayaan saja. Pansus tidak memfokuskan perhatian yang esensial,” tandasnya.

Din menilai apa yang dilakukan Pansus Ormas hanya memutar jarum jam sejarah, karena dengan mengesahkan UU ini tandanya adalah sebuah antidemokrasi.

“Kalau memang negara mau berperan dan menindak Ormas yang nakal, silahkan lewat aparat penegak hukum jangan dari hal administrasinya. Kalau mau dipaksakan tidak akan efektif, karena aparat saja tidak berjalan dengan baik,” tutup Din. (Astri Novaria)

sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2013/04/11/145905/din-syamsuddin-pengesahan-ruu-ormas-antidemokrasi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *