Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) mempersilakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) menyampaikan keterangan mengenai penunjukan dirinya sebagai utusan khusus presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017). Presiden Joko Widodo mengangkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

Jokowi Angkat Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus Presiden

FABIAN JANUARIUS KUWADO
Kompas.com – 23/10/2017, 17:55 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) mempersilakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) menyampaikan keterangan mengenai penunjukan dirinya sebagai utusan khusus presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017). Presiden Joko Widodo mengangkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) mempersilakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) menyampaikan keterangan mengenai penunjukan dirinya sebagai utusan khusus presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017). Presiden Joko Widodo mengangkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo mengangkat Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban.

Pengangkatan itu didasarkan pada surat keputusan presiden.

“Hari ini, saya telah mengangkat Prof  Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban,” ujar Jokowi di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Presiden Jokowi menugaskan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu untuk mengembangkan dialog sekaligus kerja sama antaragama, baik di dalam maupun luar negeri.

“Mengembangkan dialog dan kerja sama antarperadaban dengan mempromosikan kebudayaan dan kehidupan Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi sekaligus menyerahkan surat Keppres pengangkatan tersebut kepada Din.

Din Syamsuddin sebelumnya akan menjadi salah satu Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Draf dokumen undangan pelantikan per tanggal 2 Juni 2017 yang diterima Kompas.com menunjukkan, nama Din semula masuk ke dalam daftar Pengarah UKP-PIP, bersama delapan tokoh lainnya.

Namun belakangan, nama Din dicoret dan digantikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sa’id Aqil.

Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengakui dicoretnya nama Din Syamsuddin.

“Ia, karena pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden,” kata Yudi Latif usai pelantikan di Istana.

Yudi mengatakan, selain UKP-PIP, ada lembaga lain yang akan dibentuk. Misalnya, pemerintah juga akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional.

“Jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak overlapping sebagian di unit ini sebagian di rencana rencana yang lain,” kata dia ketika itu.

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/23/17552441/jokowi-angkat-din-syamsuddin-jadi-utusan-khusus-presiden

din-syamsuddin

”Umat Islam Perlu Bertenggang Rasa Terhadap Umat Kristiani”

din-syamsuddinJAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyesalkan peristiwa pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016) malam.

Din mengatakan, secara nilai, baik itu agama maupun negara, seseorang atau sekelompok masyarakat dijamin hak-hak serta kebebasannya dalam memeluk serta menjalankan ibadah sesuai ketentuan agama masing-masing.

“Itu jelas termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945 dan juga ajaran Islam, yang mengedepankan toleransi yang jelas dengan mempersilakan masing-masing untuk menjalankan agamanya. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku bagimu agamamu tanpa saling mengganggu,” kata Din, saat dihubungi, Rabu (7/12/2016).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menekankan, pentingnya rasa saling pengertian dan tenggang rasa antarumat beragama.

“Bagi umat Islam kita perlu bertenggang rasa terhadap Saudara kita umat Kristiani yang ingin menjalankan ibadahnya atau merayakan hari kebesaran agamanya, seperti perayaan Natal. Begitu pula umat Kristiani menampilkan tenggang rasa yang sama ketika umat Islam ibadah Idul Fitri dan Idul Adha saat hari besar umat Islam,” ujarnya.

Din juga mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri jika ada kesalahan yang dilakukan pihak penyelenggara.

Ia meminta, agar kasus itu diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang memiliki otoritas untuk menyelesaikannya.

Sebaliknya, kepada penyelenggara, Din berpesan, agar memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan negara.

“Kemudian, selama itu semua memenuhi ketentuan negara maka negara dan aparat negara harus memberikan kesempatan dan kebebasan,” ujar Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju itu.

Acara Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016) malam, dihentikan setelah sejumlah orang datang ke acara tersebut dan meminta acara itu dibubarkan.

Ketua Pembela Ahlus Sunnah (PAS) Muhammad Roin mengatakan, ia dan sejumlah anggotanya meminta penyelenggara KKR menghentikan sesi kedua acara tersebut pada malam hari.

Roin mengatakan, pihaknya tidak melarang aktivitas keagamaan yang diselenggarakan oleh umat agama lain.

Namun, ia meminta agar KKR dipindahkan ke rumah ibadah sesuai dengan Surat Peraturan Bersama Tiga Menteri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. (Dani Prabowo)

Tribunnews.com

dialog-bersama-kapolri-16

Desak OKI gelar rapat darurat penyelamatan Rohingnya

dialog-bersama-kapolri-16Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu segera menggelar rapat darurat untuk menyelamatkan warga Muslim Rohingnya di Provinsi Rakhine, Myanmar.

“Sehingga negara-negara Islam lewat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bisa mengambil langkah-langkah yang konkret, nyata, dan segera untuk menyelamatkan warga Muslim di Rohingnya,” kata Din di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin.

Menurut Din, Pemerintah Myanmar sudah seharusnya menghentikan pembantaian yang mengarah pada pembersihan etnis di Rohingnya tersebut. “Mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan masyarakat apalagi melibatkan aparat keamanan. Kami mengecam keras,” kata dia.

Di sisi lain, Din juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri agar mendesak Myanmar melalui mekanisme yang berlaku di ASEAN.

“Karena Myanmar juga anggota ASEAN, maka demi solidaritas dan stabilitas ASEAN sudah semestinya penindasan terhadap etnis Rohingnya dihentikan,” kata dia.

Meski demikian, Din meminta kepada warga muslim di Indonesia agar tidak memandang kasus pembantaian Rohingnya sebagai isu agama. “Tidak perlu konflik di luar negeri sana dibawa ke dalam negeri untuk menjaga Indonesia yang harmonis,” kata dia.

Din justru berharap masyarakat Indonesia ikut membantu keperluan logistik bagi para pengungsi Rohingnya termasuk yang ada di Aceh dan Sumatera Utara. “Pemberian bantuan sebetulnya sudah dari dulu namun Pemerintah Myanmar tidak membiarkan bantuan diantar langsung ke Rohingnya tapi dikumpulkan di Ibu Kota Yangon. Namun begitu masih ada pengungsi Rohingnya di tanah air kita,” kata dia.

Editor: Suryanto

ANTARANews.com

din-syamsuddin

Indonesia`s Din Syamsuddin Urges OIC to Meet to Save Rohingya

din-syamsuddinYogyakarta – An Indonesian Islamic leader Din Syamsuddin has urged the Organization of Islamic Cooperation to immediately convene a meeting to save Rohingya Muslims in Myanmar.

“Islamic countries, through the OIC, can take concrete steps (by convening a meeting) to immediately save the Rohingya Muslim people,” said the former general chairman of Islamic Organization Muhammadiyah on Monday, December 5.

Speaking at the Muhammadiyah University, he stated that the Myanmar government must stop the killings and these could amount to genocide.

“The Myanmar government must stop the killings. Moreover, security forces have been involved in these [acts]. We condemn the killings,” he stressed.

Din also called on the Indonesian government to act through the ASEAN mechanism as Myanmar is one of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations.

“For the sake of ASEAN stability and solidarity, the oppression being committed on the Rohingyas must be stopped,” he noted.

He urged the Indonesian Muslims not to consider it as a religious issue. “The conflict there must not be brought here to maintain harmony in the country,” he said.

Din even hoped that Indonesian people would help with logistical supplies to the Rohingya refugees in Aceh and North Sumatra.

“We have actually sent aid but the Myanmar government has never allowed direct distribution of the aid to the Rohingyas and has requested that it be collected in Yangon. However, there are also Rohingya refugees in our country.”

ANTARA

source: TEMPO.CO

din_london_rizal-sukma

Kampanyekan Islam Toleran

din_london_rizal-sukmaLondon – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mantan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Din Syamsuddin mengharapkan komunitas Muslim Indonesia mengkampanyekan model Islam Indonesia berkemajuan, toleran dan damai di tengah masyarakat Inggris yang majemuk.

Hal itu disampaikan Din Syamsudin saat bersilaturahim dengan Perwakilan Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) United Kingdom bersama Dubes Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Dr. Rizal Sukma, demikian Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Cabang Muhammadiyah di UK, Aviandi Okta yang tengah menuntut ilmu di University of Reading, kepada Antara London, Senin.

Dalam pertemuan dengan Komunitas Muhammadiyah dan dihadiri Zaki Arrobi yang menuntut ilmu di University of Essex serta Muhammad Ayyub dari SOAS, Din Syamsudin berpesan agar model “Islam Berkemajuan” dapat mewarnai masyarakat Inggris.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Din mengutarakan apresiasinya kepada komunitas Indonesia dan juga Muhammadiyah yang menjadi duta bangsa di Inggris. Dia berpesan pada komunitas Muslim Indonesia agar mampu mengkampanyekan model Islam Indonesia yang berkemajuan, toleran dan damai di tengah masyarakat Inggris yang majemuk.

Dunia Barat perlu mengenal dan mempelajari lebih jauh Islam Indonesia yang terbukti mampu berjalan beriringan dengan demokrasi dan kemajemukan.

Din menambahkan umat Islam dan bangsa Indonesia menunggu kontribusi pelajar yang sedang melanjutkan studi di tanah Britania.

Kehadiran Din Syamsuddin di Inggris usai memberikan ceramah keagamaan di komunitas Indonesia di Jerman.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Cabang Muhammadiyah di UK, Aviandi Okta, menjelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan komunitas Muhammadiyah dan perkembangan terkini Islam di Inggris.

“Komunitas Muhammadiyah di Inggris selama ini secara aktif mengadakan berbagai kegiatan sebagai ajang silaturahim sesama anggota sekaligus turut mewarnai diskursus keislaman di Inggris,” ujar kandidat doktor dari University of Reading ini.

Dikatakannya komunitas Muhammadiyah di Inggris selama ini aktif dalam memberikan sumbangsih gagasan terhadap persoalan di level nasional maupun global.

PCIM di Inggris saat ini dipimpin Zain Maulana, kandidat doktor ilmu hubungan luar negeri di University of Leeds. Selain komunitas Muhammadiyah, pertemuan ini juga dihadiri Dubes Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Dr. Rizal Sukma dan komunitas Indonesia yang tinggal di London.

Editor: Tasrief Tarmizi

ANTARA News

Doc. The 6th World Peace Forum

Din akui bahas Ahok dengan Jokowi

Doc. The 6th World Peace Forum

Doc. The 6th World Peace Forum

Jakarta – Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Din Syamsuddin mengakui membahas masalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meskipun hanya selintas saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

“Walaupun sangat selintas tadi kami diskusikan kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Ini beliau, sebagaimana sering diulang-ulang ,tidak mau mengintervensi proses hukum dan tidak akan melindungi dan oleh karena itu, ini harus kita percayai,” kata Din di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Din sendiri mengaku ingin mendalami tentang pernyataan Presiden yang sangat meyakinkan tersebut, yang meminta agar seluruh elemen masyarakat percaya pada proses hukum yang berkeadilan, cepat, transparan, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Din, hal itu baik karena penegakan hukum merupakan jalan keluar terbaik bagi masalah-masalah bangsa ini.

“Hukum adalah cara beradab untuk menyelesaikan masalah yang ada, untuk menghindari perilaku dan tindakan yang boleh jadi tidak beradab, maka harus kita dukung. Apalagi, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang menegakan supremasi hukum,” ujarnya.

Ia pun menimpali, “Tinggal sekarang persoalan yang ada ini berkeadilan atau tidak. Nah, ini yang menurut hemat saya, saya terima dari Bapak Presiden, dan itu satu keyakinan satu konfirmasi, maka biarlah ini berlanjut.”

Din, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa sikap dasar dari umat Islam yang diwakili oleh organisasi massa (ormas) Islam tersebut adalah formal dan sangat cinta kepada Tanah Air.

Selain itu, ia pun mengemukakan, mereka juga sangat cinta kepada bangsa dan negara serta sangat berwawasan kemajemukan, Bhineka Tunggal Ika.

Menurut dia, umat Islam sangat besar jasanya bagi kemerdekaan, bagi penegakan negara, dan itu tidak perlu dikhawatirkan.

“Justru kalau ada orang lain yang mengganggu, semacam menuduh umat Islam intoleran, ini mengusik rasa kesadaran batin mereka,” katanya.

Din mengatakan Presiden telah berjanji akan terus berkomunikasi dan bersikap dialogis dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya umat Islam.

“Pemerintah akan semakin memberikan perhatian untuk mengatasi kesenjangan khususnya dalam bidang ekonomi. Saya katakan kepada beliau kalau rakyat di lapis bawah yang mayoritas adalah umat Islam merasakan ada ketidakadilan, kesenjangan ekonomi. Ini yang mereka untuk bangkit bereaksi, dan itulah rakyat Indonesia jangan lihat itu sebagai umat Islam,” katanya.

Din juga menegaskan dalam pertemuan tersebut terkait adanya aktor politik yang cenderung memanfaatkan situasi terakhir bahwa ormas-ormas Indonesia akan berada di belakang atau di depan pemerintah untuk menolak segala niat yang tidak baik yang ingin merongrong kekuasaan pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi.

“Saya pribadi, saya enggak tahu persis baik NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam ini, sangat berwawasan konstitusional, maka akan menolak ada gelagat dan gejala yang ingin membelokkan dan membalikkan proses konstitusional lima tahunan bagi seorang presiden wakil presiden terpilih secara sah lewat proses demokrasi,” demikian Din Syamsuddin.

Editor: Priyambodo RH | Pewarta: Hanni Sofia Soepardi\

seruan-tokoh-agama-ttg-pilkada

Tokoh-tokoh agama serukan pilkada hindari isu perpecahan

din-syamsuddin_wpf

Ahok Sudah Minta Maaf, Harus Dimaafkan

din-syamsuddin_wpfJakarta – Ketua Umum Inter-Religious Counsil (IRC) Indonesia Din Syamsuddin mengharapkan semua pihak memaafkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya yang memicu kontroversi di beberapa kalangan umat muslim. Din mengapresiasi langkah Ahok tersebut dan berharap tidak diulang lagi.

“Dia sudah minta maaf, harus dimaafkan. Meminta maaf sudah sangat baik dan jangan sampai terulang,” kata Din dalam konferensi pers bersama tokoh-tokoh lintas agama di kantor The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jalan Kemiri 24, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).

Dia sudah mewanti-wanti para calon kepala daerah untuk tidak memasuki wilayah sensitif seperti suku, agama, ras dan golongan dalam berkampanye. Pasalnya, pernyatan-pernyataan tersebut bisa menyulut perpecahan dan ketersinggungan.

“Saya sudah mewanti-wanti, agar tidak masuk wilayah yang sensitif. Kita harus tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai,” tandas dia.

Tekait proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, Din mengaku tidak mau ikut campur tangan. Menurut dia, hal tersebut merupakan otoritas dan kewenangan Bareskrim Polri untuk menyelidikinya.

“Penegakan hukum urusan negara, kami tidak masuk ranah itu. Negara harus hadir, jangan sampai terlambat karena bisa berdampak lebih buruk lagi,” pungkas Din.

Yustinus Paat/FMB | BeritaSatu.com

din syamsuddin_IRC

Religious figures urge candidates not to upset people’s beliefs

Prof. Din Syamsuddin bersama para tokoh agama

Prof. Din Syamsuddin bersama para Tokoh Agama dalam konferensi pers “Pesan Bersama Para Tokoh Agama Indonesia, 17/10/16

Inter-Religious Council (IRC) president Din Syamsuddin has urged electoral candidates and their campaign teams not to upset people in their religious beliefs. Doing so would kindle public rejection, as had happened to Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

“We hope none of the [candidates] will interfere with the beliefs of other people, as it will touch a sensitive area and cause a [public] reaction,” he said at the Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) in Central Jakarta on Monday.

Regarding Ahok’ statement on Surah Al Maidah: 51 during his visit to Thousand Islands on Sept. 27, Din said there were various interpretations of the verse and Ahok should not have offered any.

The problem in this case lay with Ahok’s interpretation of the verse, he added.

However, because Ahok had apologized, Muslims needed to forgive him, Din said.

The Indonesian Communion of Churches (PGI) general secretary Gomar Gultom had made a similar suggestion.

“We suggest all parties refrain from saying or doing things that may cause dispute among residents, especially regarding sensitive issues like those connected to ethnic, religious, racial or intergroup affiliation,” he said. (bbn)

Callistasia Anggun Wijaya | The Jakarta Post

din_pim

Rekonsiliasi Agama dan Budaya ala Din Syamsuddin

din_pimNusa Dua – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menjadi salah satu pembicara pada rangkaian acara World Culture Forum (WCF) 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Dia mengatakan, masih ada ketegangan antara budaya dan agama. Hal itu disebabkan, budaya yang berkembang bisa jadi justru bertolak belakang dengan agama yang ada.

“Budaya sebagai produk hasil rasa karya cita manusia yang boleh jadi tidak berdasarkan agama. Sekarang tugas agamawan dan umat beragama bagaimana budaya itu tidak keluar dari nilai-nilai agama dan sekaligus keagamaan itu tidak keluar dari nuansa kebudayaan. Rekonsiliasi ini yang harus kita lakukan,” kata Din Syamsuddin di Nusa Dua Bali, Rabu 12 Oktober 2016.

Din menuturkan betapa beruntungnya Indonesia memiliki Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika untuk menghadapi kemajemukan yang ada. Namun, pemahaman terhadap dua simbol negara itu masih minim di mata masyarakat.

“Sehingga era reformasi ini ada gejala dan gelagat individualisme, egoisme kelompok, dan akhirnya sempat menimbulkan konflik berdarah-darah di Ambon, Poso, Kalimantan, atau yang bersifat vertikal seperti di Aceh. Dan ini tugas kita merajut kemajemukan ini, dan ini memang tidak ada jalan lain yang strategis selain lewat pendidikan, pendidikan, dan pendidikan,” kata Din.

Din juga menegaskan, seluruh agama dapat menerima beragam kemajemukan. Meski begitu, persoalan yang dihadapi saat ini adalah ancaman multikulturalisme atau kemajemukan itu sendiri.

“Karena di dunia sekarang ini muncul individualisme, sektarianisme, egosentrisme, baik atas nama agama, rasionalitas, maupun kesukuan, etnis, dan lain-lain. Termasuk juga kepentingan politik, ini akan menjadi ancaman bagi peradaban manusia kalau tidak segera diatasi,” ungkap Din.

Din mengusulkan multikulturalisme kalau bisa ditingkatkan, tidak sekadar pada tataran pasif dan normatif belaka, tapi menjadi sebuah kemajemukan yang progresif, aktif, dan berkemajuan.

“Sebuah wawasan tentang kemajemukan yang kita tampilkan dalam kebersamaan dan kerja sama. Jadi kata kuncinya adalah kerja sama, tentu dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Agama-agama sebagai contoh ada perbedaan-perbedaan soal konsep ketuhanan,” papar Din Syamsuddin.

Devira Prastiwi | news.liputan6.com