Din Syamsuddin

Soal Surat Al-Maidah, Din Syamsudin Minta Ahok Diperiksa

Din SyamsuddinNUSA Dua – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin, meminta kepolisian memproses secara hukum terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut Surat al-Maidah 51 dalam sambutannya di depan pubilk. Menurut dia, kasus tersebut sebenarnya tidak memerlukan delik aduan karena termasuk kategori menodai kesucian kitab agama islam.

“Ini masalah besar bagi kepolisian, karena kalau tidak diselesaikan secara hukum, saya khawatir kelompok tertentu menganggap ini belum selesai,” kata Din disela acara World Culture Forum (WCF) II di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu, 12 Oktober 2016.

Isu penistaan terhadap agama yang diduga dilakukan Ahok berawal pada 30 Maret 2016. Ketika itu, dalam pidatonya, Ahok mengaku sering mendapat tekanan dari sebagian orang yang berkiblat pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Adapun dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang Islam dilarang memilih pemimpin dari orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani.

“Bapak-Ibu enggak bisa pilih saya karena dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak Bapak-Ibu, ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya, enggak apa-apa. Karena ini, kan, hak pribadi Bapak-Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak-Ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok,” kata Ahok dalam pidato tersebut.

Ahok sendiri sudah meminta maaf terkait ucapannya yang mengutip salah satu surat dalam kitab suci Al-Quran, yakni Al-Maidah ayat 51. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf,” kata Ahok.

Dia mengaku tidak bermaksud melecehkan agama Islam ataupun Al-Quran. Menurut dia, masyarakat bisa melihat video sesungguhnya untuk mengetahui suasana yang terjadi saat ia melontarkan ucapannya itu. “Tidak ada niat apa pun. Orang di Kepulauan Seribu pun saat itu, satu pun tidak ada yang tersinggung, mereka tertawa, kok.”

Din mengaku sudah menyimak seluruh video rekaman pidato Ahok, baik yang telah diedit maupun yang diklaim asli. Menurut dia, ucapan dari Ahok tersebut berkonotasi mendiskreditkan kesucian agama islam. Sebab, kata dia, walaupun Ahok mengaku pernyataan tersebut bukan ditujukan terhadap Al-Quran, tapi menilai pemahaman umat islam salah dalam menafsirkan surat Al-Maidah dan dibawa ke ranah politik hal itu salah dan merendahkan.

“Dia (Ahok) melakukan judgement terhadap pemahaman orang lain. Seyogianya, pejabat publik tidak masuk ke dalam zona sensitif seperti itu. Ini yang harus diakui sebagai kesalahan, sehingga tidak perlu dibela oleh siapapun,” kata Din, yang juga tokoh Muhammadiyah tersebut.

Terkait permintaan maaf yang sudah disampaikan Ahok, Din menilai hal tersebut belum cukup. Sebab, belum ada penjelasan dari Ahok apakah permintaan maaf tersebut disampaikan karena adanya kegaduhan politik, atau terkait persoalan sensitif terkait agama.

“Pak Basuki harus jelaskan pada publik. Dia harus tulus meminta maaf dengan kesadaran serta tidak akan mengulanginya lagi. Sebab, untuk kalangan Islam tertentu, mereka punya record, ternyata ucapan di Kepulauan Seribu itu bukan yang pertama,  tapi sudah kesekian kalinya,” katanya.

Angga Sukmawijaya | Bram Setiawan | nasional.tempo.co

din-syamsuddin-terima-penghargaan-dari-duta-besar-jepang

Din Syamsuddin Terima Penghargaan dari Kemlu Jepang

Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom

Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom

Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendapat Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang. Penghargaan itu diberikan oleh Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki di kediaman Dubes Jepang di Jl Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Penghargaan ini diberikan kepada individu atau lembaganya yang telah berkontribusi dalam hubungan Jepang dengan negara sahabat,” kata Tanizaki dalam sambutannya pada Jumat (30/09/2016).

Tanizaki menilai Din Syamsuddin berkontribusi dalam menjelaskan Islam kepada masyarakat dan pemerintah Jepang. “Bapak Din Syamsuddin beberapa kali berkunjung ke Jepang dalam kegiatan yang memberi pengertian tentang Islam. Bapak Din Syamsuddin berperan besar memberi pengertian Islam di Jepang, terutama terkait penyediaan makanan halal,” kata Tanizaki.

Din menjadi Presiden Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) yang berpusat di Tokyo, Jepang. Organisasi ini terdiri dari 22 negara Asia.

Din Syamsuddin berterima kasih kepada pemerintah Jepang atas penghargaan yang diberikan kepada dirinya. Mantan Ketua MUI ini memuji harmonisasi di Jepang yang merupakan nilai dalam Islam.

“Jepang meski menghayati nilai Shinto tapi ada yang menganut Kristen Katolik Budha. Tapi sejauh yang saya ketahui sangat harmonis tidak ada masalah,” kata Din.

“Kami melihat Islam di Jepang. Sementara kami bertemu orang Islam di Indonesia. Kehidupan masyarakat Jepang sesuai dengan Islam. Kebersihan, kedisiplinan waktu. Semua adalah ajaran Islam,” Sambung Din Syamsuddin.

(tor/tor)

Arief Ikhsanudin – detikNews
din syamsuddin - cdcc

Din Syamsuddin Minta Kewarganegaraan 177 Calon Haji tak Dicabut

din syamsuddin - cdccYogyakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap status kewarganegaraan 177 calon haji asal Indonesia yang tertangkap menggunakan paspor palsu di Filipina tidak dicabut.

“Negara harus melihat mereka sebagai korban, maka jangan serta-merta paspor mereka dicabut karena sudah berpaspor dan berkewarganegaraan lain,” kata Din saat ditemui di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin, 29 Agustus 2016.

Menurut Din, dengan menempatkan mereka sebagai korban penipuan, Pemerintah justru perlu melakukan upaya diplomasi secara maksimal. Filipina sebagai negara anggota ASEAN, menurut dia, akan mengerti karena mereka bukan pelaku penipuan. “Mereka adalah korban yang tertipu dan ditipu yang harus segera dipulangkan,” ucapnya.

Kementerian Agama, menurut dia, perlu melakukan pembenahan besar-besaran terhadap manajemen pemberangkatan haji sebab kasus penggunaan paspor negara lain untuk berangkat haji bukan kali pertama terjadi. “Sungguh memprihatinkan, kasus semacam ini terulang kembali. Harus dicari secara serius faktor penyebab secara jeli. Ini berhubungan dengan manajemen haji yang dari waktu ke waktu harus diperbaiki,” tuturnya.

Din menyadari pengelolaan haji memang tidak mudah karena harus mengurusi ratusan ribu calon haji setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu melibatkan ahli serta organisasi masyarakat Islam.

“Dari dulu saya mengusulkan agar pengelolaan haji tidak menutup diri menggunakan jasa dari ormas Islam, apalagi calon haji banyak yang berasal dari ormas Islam,” ucapnya.

Agar kejadian serupa tidak terulang ia berharap pemerintah menindak tegas agen-agen travel haji dan umrah yang terlibat dalam pemalsuan paspor itu. “Orang-orang penting di dalamnya jangan dibolehkan lagi mendirikan PT, karena nanti akan bisa ganti nama saja,” katanya.

Selain itu, Din berharap agar pengelola haji tidak memberikan kesempatan lagi bagi masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji mendaftar kembali. Sebab persoalan daftar tunggu haji yang saat ini telah mencapai 20 tahun, juga menjadi faktor dimanfaatkan oknum tertentu untuk memeroleh keuntungan.

“Mereka yang ingin menunaikan haji lagi bisa diarahkan untuk menunaikan ibadah umrah saja. Umrah bisa dilakukan berkali-kali,” ujarnya.***

Oleh: Wilujeng Kharisma | Pikiran Rakyat

din-syamsuddin_wpf5_2

Wacana Sekolah Sehari Penuh Perlu Dipertimbangkan

din-syamsuddin_wpf5_2

Doc. WPF5, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Yogyakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, program sekolah sehari penuh yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi perlu dipertimbangkan untuk memajukan kualitas pendidikan nasional.

“Sesungguhnya gagasan Mendikbud perlu dipertimbangkan. Jangan apriori dengan langsung menolak atau menerima,” kata Din di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (27/8/2016), seperti dikutip Antara.

Din berpendapat bahwa penggunaan istilah “full day school” sesungguhnya terlalu berlebihan.

Menurut dia, Mendikbud seyogianya cukup menggunakan istilah penambahan alokasi waktu sekolah.

“Mungkin istilahnya agak didramatisasi saja. Karena tidak mungkin sekolah dari jam enam sampai jam enam lagi,” kata dia.

Jika maksudnya untuk penambahan waktu sekolah, menurut Din, gagasan itu patut dipertimbangkan.

Menurut dia, banyak lembaga pendidikan yang sukses menerapkan metode pendidikan yang padat dan berisi, termasuk di lingkungan Muhammadiyah dan non-Muhammdiyah.

Tribun-Medan.com

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Sikap Din Syamsuddin Soal Materi Bahaya Rokok dan Full Day School

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Yogyakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin sepakat bila bahaya rokok dimasukkan dalam materi pelajaran di sekolah dasar (SD dan SMP).

Din mengatakan seyogianya hal itu menjadi materi atau konten dari proses belajar mengajar, karena   penanaman  nilai-nilai pada pendidikan dsar itu itu akan lebih efektif dibanding bila sudah dewasa.

“Karena rokok itu hal yang negatif, apalagi bagi anak,” katanya kepada wartawan usai memberikan ceramah  umum dengan tema “Menumbuhkan Kecendekiawanan dan Membangun Inovasi Gerakan Kaum Muda Berkemajuan” pada acara Muktamar Nasyiatul Aisyiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (27/8).

Lebih lanjut Din menegaskan jika bangsa Indonesia mau maju ke depan,   harus banyak belajar dan banyak waktu untuk pendidikan nilai.

Din berpendapat, pendidikan nilai tersebut di Indonesia sekarang terlalu longgar. Lemahnya watak bangsa karena pendidikan nasional belum mengambil bentuk atau kurang berorientasi pada pendidikan nilai, melainkan banyak pengajaran.

“Pendidikan nilai ini penting yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai, karakter dan watak,” katanya. Dalam konteks revolusi mental dan pendidikan karakter bangsa harus ditekankan pendidikan nilai, imbuhnya.

Terkait gagasan full day school, Din menyarankan perlu pertimbangan dan persiapan yang matang. Tidak boleh langsung secara umum, melainkan perlu penyiapan infrastruktur, sarana, prasarana , guru dan ini akan berhubungan dengan anggaran .

Mungkin pendidikan di kalangan tertentu yang sudah bagus setelah pulang sekolah ada TPA, diniyah dan sebagainya yang sebetulnya sudah menerapkan fullday school yang dimaksud, tapi tidak diselenggarakan oleh pemerintah.  ‘’Karena itu pesan saya jangan apriori menolak dan menerima, melainkan mari dibahas bersama,’’ kata dia.

Din menangkap niat baik Menteri Pendidikan dan Budaya  yang dimaksud sebagai full day itu maksudnya menambah alokasi waktu 2-3 jam setelah pelajaran di sekolah untuk pendidikan watak Hal itu patut untuk dipertimbangkan. “Jangan apriori menolak dulu, melainkan dipelajari dulu kenaikan dan keburukannya,’’jelas dia.

Menurut dia, kalau full day itu didramatisir. Sesesungguhnya pendekatan belajar secara intensif pada kondisi ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan dan berhasil serta bermanfaat.

Seperti halnya  di lingkungan umat Islam, baik Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah. ‘’Apalagi jika dikaitkan pesantren,  saya dulu belajar 24 jam  yakni full and night school,’’ tutur alumni Ponpes Gontor Ponorogo ini.

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Nasih Nasrullah | Republika.co.id
dsc_0665

Din Syamsuddin Dapat Penghargaan dari Pemerintah Jepang

dsc_0665

Prof. Dr. M. Din Syamsuddin (Doc. CDCC)

JAKARTA — Ketua Umum Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin mendapatkan Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang 2016. Dari keterangan pers yang diterima, penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang 2016 diberikan kepada 142 individu dan 31 organisasi di seluruh dunia.

Di antara para penerima penghargaan itu, terdapat dua orang penerima penghargaan atas jasa yang terkait dengan hubungan Jepang dan Indonesia. Din Syamsuddin memperoleh penghargaan dari Pemerintah Jepang tersebut atas jasanya memberikan sumbangsih dalam peningkatan hubungan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia.

Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang dalam bentuk surat penghargaan dan cenderamata akan diserahkan kepada Din Syamsuddin oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki dalam waktu dekat di Denpasar, Bali.

Selain Din Syamsuddin, satu orang lainnya yang menerima Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang 2016 terkait peningkatan hubungan Indonesia-Jepang adalah Tsuneo Sengoku. Dia merupakan pemilik, pelatih dan kepala Sengoku International Judo Hall yang dinilai berjasa dalam mempromosikan Judo di Indonesia.

Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang dianugerahkan untuk menghormati para individu dan organisasi yang dinilai telah memberikan sumbangsih luar biasa.

Penganugerahan itu juga bertujuan agar setiap lapisan masyarakat di berbagai negara lebih memahami, mendukung, dan aktif melakukan kegiatan di berbagai bidang dalam rangka peningkatan hubungan masyarakat internasional, serta memberikan sumbangsih besar terhadap peningkatan hubungan persahabatan dengan Jepang.

Red: Esthi Maharani | Republika.co.id
Sumber : antara
din-syamsuddin-tito

Din Syamsuddin Daulat Kapolri jadi Anggota Muhammadiyah

din-syamsuddin-titoJakarta: Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendaulat Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai anggota baru Muhammadiyah. Din merasa sosok Tito senafas dengan perjuangan Muhammadiyah.

“Baru sekali datang ke (Gedung Pusat Dakwah) Muhammadiyah, kita daulat beliau sebagai anggota Muhammadiyah,” kata Din dalam acara Silaturrahim Idul Fitri 1437 Hijriah Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Din mengatakan Kapolri terdahulu Jenderal Badrodin Haiti merupakan anggota Muhammadiyah berdasarkan biologis. Sementara itu, Jenderal Tito Karnavian adalah anggota ideologis. “Kita angkat beliau berdasarkan intelektualitas dan rasionalitasnya,” ucap Din.

Din menyambut baik semangat Kapolri membangun kemitraan yang lebih strategis dengan Muhammadiyah. Din berharap kemitraan itu dibangun tidak berdasarkan basa-basi belaka.

“Muhammadiyah itu menganut amar ma’ruf, nahi munkar. Kalau kritis kepada Polri, BNPT, Densus 88, itu mohon dipahami manivestasi cinta Muhammadiyah. Cinta sejati adalah yang tak segan-segan mengkritik kekasihnya. Kalau diam saja, itu cinta basa-basi. Cinta palsu. Muhammadiyah cinta sejati,” kata Din.

Din sempat menyitir Alquran, Surat Alquraisy. Menurut Din, kemitraan Muhammadiyah dan Polri itu harus berangkat dari surat itu. Terutama ayat 3 dan 4.

“Pertama, falya’budu rabba haadzal bait. Maka sembahlah Tuhan. Harus ada peningkatan keagamaan, peribadatan dan aspek ruhani bangsa berdasarkan agama. Jangan sampai ada warga negara yang tidak beribadat kepada Tuhan. Tetaplah konsisten dengan sila pertama,” kata Din.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan termasuk pilar pendiri bangsa Indonesia ikut fokus memperjuangkan itu. Din mengatakan, penghambaan kepada Tuhan harus benar-benar sesuai esensinya. Bukan sebatas rutinitas belaka. “Kedua, alladzi atha’amahum min juu‘. Yang memberi makanan kepada untuk menghilangkan lapar,” kata dia.

Dalam konteks kemodernan, Muhammadiyah turut serta membantu perjuangan bangsa ini mewujudkan kesejahteraan bagi segenap tumpah darah Indonesia. “Yang ketiga, wa aamanahum min khauf. Yang mengamankan mereka dari ketakutan. Pertama dan kedua, itu (di antaranya) core business Muhammadiyah. Yang ketiga, core business Polri,” ucap dia.

Din menekankan, apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak harus semata-mata bertumpu pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Semuanya harus mengacu dan bertumpu pada penghambaan kepada yang maha kuasa.

Tentunya penghambaan kepada Tuhan secara utuh. Penuh penghayatan bahwa hamba kepada Tuhannya. Bukan sekadar rutinitas belaka.

Sebab, lanjut Din, fakta banyaknya manusia tetap melakukan kejahatan, padahal mereka beragama. Itu terjadi lantaran tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Din mengimbau agar seluruh warga negara beribadah dengan penuh penghayatan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan permohonaan maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan Polri. Haedar merasa spesial dengan kunjungan perdana Tito menghadiri undangan organisasi sejak menjadi Kapolri.

“Percayalah, Muhammadiyah akan bersama bapak. Kalau di sana-sini memberi masukan, ini bentuk kecintaan kita,” tandas dia.

M Rodhi Aulia | YDH | Metrotv.news

din-syamsuddin

Muslim hanya butuh perlakuan berkeadilan

Din SyamsuddinJakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menegaskan bahwa umat muslim hanya perlu diperlakukan berkeadilan dalam kehidupan masyarakat dan tidak menuntut hak istimewa.

“Jangan dibilang umat Islam tidak toleran. Umat Islam tidak menuntut hak istimewa, hanya perlu diperlakukan berkeadilan,” kata Din di kantor MUI, Jakarta, Rabu.

Dia menyinggung dan menyesalkan kejadian razia Satpol PP pada warung makan yang berjualan di siang hari di Serang karena dengan tindakan berlebihan.

Hanya saja, lanjut dia, tutupnya warung makan di siang hari pada bulan puasa sebaiknya dilakukan sebagai bagian dari budaya dan etika.

“Bukan orang-orang yang berpuasa minta dimanjakan. Bagi saya sih baik-baik saja untuk uji keimanan, tapi sebagai toleransi menurut saya itu budaya, etika, yang seyogyanya demikian,” kata Din.

Dia juga menambahkan bahwa umat muslim sudah bertoleransi kepada penganut agama lain, misalnya saat Hari Raya Nyepi di Bali.

“Di Bali saat Nyepi tidak boleh naik motor ke masjid. Penggunaan toa pun memang tidak diperbolehkan sebelumnya,” ujar dia.

Dia juga mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh Islam sejak dulu sudah bertoleransi dengan kebijaksanaan dan kenegarawanannya dalam memperjuangkan Indonesia.

Din mengingatkan kepada semua pihak agar umat Islam tidak didiskreditkan mengingat umat muslim merupakan bagian besar dari bangsa Indonesia.

Pewarta: Aditya Ramadhan

Editor: Suryanto

ANTARA News

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Din Syamsuddin ajak umat Islam peduli lingkungan

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi) Din Syamsuddin mengajak umat Islam untuk peduli terhadap lingkungan hidup.

“Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya serta tidak hanya memanfaatkannya saja,” ujar Din di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan inti dari Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat melalui kedamaian dan kasih sayang bagi bumi.

“Umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa yang seharusnya menjadi subjek sekaligus objek gerakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sendiri dengan kesadaran akan hak serta kewajiban dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam,” tambah dia.

Ketua Umum Dewan Penggerak Siaga Bumi, Hayu Prabowo, mengatakan MUI telah menetapkan Fatwa tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

“Salah satu ketentuan hukumnya adalah setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf,” jelas Hayu.

Tabdzir adalah menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syari ataupun kebiasan umum di masyarakat. Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

Hayu menghimbau umat Islam di bulan Ramadhan untuk dapat menjaga alam dengan mengonsumsi sesuatu dari alam seperlunya.

Sekretaris Umum Dewan Penggerak Siaga Bumi, Alpha Amirrachman, menambahkan bahwa selain bernilai ibadah, kepedulian ini penting untuk memelihara kesehatan tubuh yang sekaligus menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab khalifah di bumi.

“Kita perlu menghindari konsumsi yang berlebihan, misalnya jangan makan hingga terlalu kenyang, (memilih, red) membeli makanan lokal, mengurangi makanan impor karena makanan impor memproduksi banyak sampah seperti energi penyimpanan dan transportasi. Umat Islam perlu meningkatkan kepedulian akan lingkungan hidup,” kata Alpha.

Pewarta: Indriani | Editor: Suryanto | AntaraNews.com

PIM_21052016

Pergerakan Indonesia Maju, Murni Ormas Lintas Agama dan Suku, Bukan Partai Politik

PIM_21052016JAKARTA- Para tokoh masyarakat seperti Din Syamsuddin, Ali Maskyur Musa, Siti Zuhro, dan Chusnul Mariyah, resmi mendeklarasikan organisasi kebangsan Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Sabtu (21/06/2016) malam, di JCC Jakarta.

Din Syamsudin dalam sambutan deklarasi PIM mengatakan, bahwa Pergerakan Indonesia Maju (PiM) bukanlah Partai seperti isu yang beredar.

Saat ditemui usai deklarasi, Ketua Umum PIM Din Syamsuddin mengatakan Pergerakan Indonesia Maju (PIM), yang didirikan pada tanggal 4 April 2016 dan dideklarasikan pada 21 Mei 2016 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional bukan perahu politik maupun Partai baru.

“Ini organisasi masyarakat, bukan partai, kita merupakan perkumpulan yang berazaskan Pancasila, dan dilatar belakangi dengan Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

PIM menurut Din Syamsuddin, adalah sebuah gerakan masyarakat lintas agama, suku, gender, dan profesi. Menurut Din organisasi itu anggotanya 40 persen adalah kaum perempuan.

Lebih lanjut dikatakan, PIM dibentuk untuk menggalang potensi kemajemukan yang ada di Indonesia. Diakui beberapa pihak selama ini kemajemukan yang ada dianggap sebagai kelemahan di saat bangsa mengalami krisis. Untuk itu PIM ingin kemajemukan yang ada digalang untuk menjadi kekuatan dan persatuan. “PIM ingin menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan yang dahsyat untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Pengurus PIM lainya, yakni Ali Maskyur Musa juga menambahkan, PIM dibentuk untuk mengembalikan etos para founding fathers. Dalam kesempatan itu Siti Zuhro juga menyebut bahwa PIM adalah organisasi tanpa sekat dan ingin ikut memberdayakan masyarakat desa.

“Ya pastinya keinginan kita bersama untuk menyatukan visi dan misi demi tercapainya pembangunan yang adil dan menyentuh langsung ke masyarakat, maka kita gandeng semua tokoh dari berbagai elemen dan lintas agama,” ujar Ali Masykur Musa.

“Kalau ini dikatakan partai, terlalu jauh. Visi kita bukan mencari kekuasaan politik, tapi benar-benar mendorong pemerintah, mengajak pemerintah untuk memperhatikan dan memberdayakan masyarakat pedesaan,” timpal Siti Zahro. ***

GoRiau.com