PIM_DS1

Deklarasikan Perkumpulan Pergerakan Indonesia Maju

PIM_DS1Jakarta – Din Syamsuddin mendeklarasikan berdirinya perkumpulan Pergerakan Indonesia Maju (PIM). Berdirinya PIM disepakati 45 tokoh nasional.

Din yang juga didapuk sebagai Ketua mengatakan, PIM dibentuk sebagai wadah untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan. Dia bilang, di era globalisasi saat ini, masyarakat diarahkan menjadi individualis yang menguras rasa kepedulian antaranak bangsa.

Untuk itu, kata Din, PIM melibatkan elemen-elemen bangsa lintas agama, suku, ras dan profesi, bergerak dalam aksi sosial kemasyarakatan. “Kini Indonesia mengahadapi tantangan baru dari luar yang mengancam kedaulatan negara. Indonesia tidak boleh kehilangan harapan dan kepercayaan menghadapi masa depan,” kata Din dalam acara deklarasi PIM di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5/2016) malam.

Din menjelaskan, organisasi PIM meyakini kemajemukan merupakan kekuatan, maka kemajemukan harus dijelmakan menjadi kebersamaan. Dia menegaskan, hanya dengan kebersamaan, cita-cita pendiri bangsa akan menjadi kenyataan.

Selain itu, berdirinya PIM juga dilatarbelakangi semakin tingginya kesenjangan ekonomi politik dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang sosial-ekonomi, ketidakadilan ekonomi masih menyebabkan ketimpangan pendapatan antara masyarakat kelas bawah dan kelas atas.

“Nilai-nilai budaya bangsa terus tergerus oleh penetrasi budaya luar, kemajemukan harus menjadi kekuatan untuk bersatu bukan menjadi kelemahan,” ungkap Din.

Dalam waktu dekat, PIM segera menjalankan empat program utama, yakni membangun smart village (desa pintar), terdiri dari taman pustaka bacaan dan ruang interaksi masyarakat. Kedua, membangun Desa Mandiri Energi, yakni mendorong pemanfaatan segala potensi energi yang ada di desa untuk pergerakkan ekonomi. Ketiga membangun rumah Aladin (Atap, lantai dan dinding), membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Dan keempat akselerasi penuntasan buta aksara yang akan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan penetasan buta aksara.

“Merupakan kewajiban semua warga negara untuk terus bangkit bergerak, bekerjasama, bahu-membahu mengahdapi tantangan dan mengatasi permsalahan bangsa,” harap dia.

Perkumpulan PIM memiliki struktur dengan jenjang kepengurusan yang tersusun di tingkat nasional yang disebut Dewan Nasional (DN) yang berjumlah 45 orang. Di tingkat Provinsi disebut Dewan Wilayah (DW) yang berjumlah delapan orang dan tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Dewan Daerah (DD) yang berjumlah 17 orang. Masa bakti kepengurusan untuk semua tingkatan adalah lima tahun.

Berikut daftar kepengurusan Dewan Nasional PIM di tingkat Dewan Nasional:
Ketua: Din Syamsuddin
Wakil Ketua: Siti Zuhro
Wakil Ketua: Philip Kuntjoro Widjaja

Sekretaris: Ali Masykur Musa
Wakil Sekretaris: Umar Husin
Wakil Sekretaris: Amanah Abdul Kadir

Bendahara: Ulla Nuchrawaty
Wakil Bendahara: Yohanes Handojo Budhi Sedjati
Wakil Bendahara: Lieus Sungkharisma

Anggota:
Achmad Syauqi
Ahmadie Thaha
Akhmaloka
Airin Rachmi Diany
Cyrullus I Kerong
Chusnul Mariyah
Amidhan
Azizah Aziz
Darmon Djabar
Fadhilah Suralaga
Lucky Aziza B
Nadjamuddin Ramly
Nyoman Udayana S
Rustriningsih
Fahmi Darmawansyah
Hamdan Zoelva
Hanifah Husein
Dharmasilan
Isran Noor
Krisnina Akbar Tandjung
Margie Ivonnie Ririhena
Miryam S Haryani
Muhammad Arief Rosyid Hasan
Maurits Alex Paath
Meuthia Ganie
Muljawan Marganada
Pastono Chandra Dana
Paiman Mak
Phil Erapi
Willem TP Simarmata
Rahmawati Husein
Syifa Fauzia
Uung Sendawa
Veronica Wiwiek Sulistyo
Weinata Sairin MTH
Widya Murni
(REN)

sumber: Metrotvnews.com

PIM Temui Ketua DPR RI 20/5/2016

Kenalkan Pergerakan Indonesia Maju Kepada Ketua DPR

PIM Temui Ketua DPR RI 20/5/2016

PIM Temui Ketua DPR RI 20/5/2016

JAKARTA — Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin, bertemu dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ade, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Din memperkenalkan Gerakan Nasional yang disebut Pergerakan Indonesia Maju, yang baru berdiri pada 4 April 2016.

Menurut Din, PIM merupakan gerakan masyarakat Indonesia yang berasal dari lintas agama, suku, profesi, dan gender. PIM mencoba Menggalang potensi kemajuan demi persatuan serta untuk ikut berpartisipasi memajukan bangsa.

Ia menuturkan, kemajemukan bisa menjadi faktor kelemahan yang membawa perpecahan. Tetapi bisa juga menimbulkan kebersamaan dan kekuatan untuk kemajuan bangsa.

”Karena itulah kami bersepakat mendirikan PIM. Dengan pengurus dewan nasional sebanyak 45 orang, dewan wilayah 8 orang, dewan daerah 17 orang, yang terdiri atas berbagai agama, suku, profesi,” kata Din.

Pertemuannya dengan Akom, tidak lain agar PIM bisa bekerja sama dengan semua pihak, termasuk DPR, DPRD, maupun partai politik dan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Din menjabarkan empat program aksi unggulan dari PIM kepada Akom. ”Program tersebut adalah desa pintar, desa maju mandiri energi, percepatan literasi rakyat, dan rumah aladin (atap, lantai, dinding) untuk rakyat,” ucap Din.

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku setuju dengan filosofi dan tujuan dari gerakan PIM ini. Apalagi, kata dia, Din Syamsuddin merupakan dosennya semasa kuliah dulu.

”Kalau soal ideologinya kalau tidak bisa melawan kapitalisme, tapi kapitalisme yang baik hati. Pancasila itu kita isi dengan kapitalisme yang baik hati. Kalau yang jahatnya abad-19-nya yang berkembang biak dengan subur. Banyak UU seperti itu, terutama terkait dengan ekonomi,” ucap Akom.

Menyangkut gerakan desa pintar, Akom mengatakan sudah berpikir ingin mencari waktu untuk pergi ke beberapa perpustakaan besar yang telantar, seperti Jogja, Bung Hatta, Buya Hamka, dan Tan Malaka yang hampir roboh. ”Kita harus menghormati tokoh besar yang cerdas-cerdas ini,” katanya.

Sumber: Republika.co.id (Rep: eko supriyadi/ Red: Taufik Rachman)

Ketua Pergerakan Indonesia Maju temui Ketua MPR-RI 18/5/2016

Temui Pimpinan MPR, Din Syamsuddin Bersama Pergerakan Indonesia Maju Siap Bantu Pemerintah

Ketua Pergerakan Indonesia Maju temui Ketua MPR-RI 18/5/2016

Ketua Pergerakan Indonesia Maju temui Ketua MPR-RI 18/5/2016

JAKARTA – Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Din Syamsuddin mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah dan parlemen dalam pembangunan nasional.

Mereka yang terdiri dari beberapa tokoh politik, tokoh agama, dan peneliti, mengaku akan bekerjasama sebagai organisasi nonpolitik untuk bermitra.

“Kami meski organisasi baru, tetapi banyak nama-nama yang sudah terkenal dan tokoh-tokoh yang siap membantu pemerintah dan dewan dalam pembangunan nasional,” ujar Din di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Dirinya menjelaskan hingga saat ini sudah banyak hal yang telah diperbuat organisasinya seperti bedah rumah, pemberian rumah gratis, perpustakaan, dan beberapa lainnya.

Organisasi yang baru dibentuk pada 4 April 2016 lalu tersebut, akan mendeklarasikan diri 21 Mei 2016 mendatang dan telah menyiapkan beberapa rencana untuk mendukung pembangunan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa dirinya menyambut positif hal tersebut dan membuka ruang untuk siapapun menemui pimpinan MPR.

“Pada intinya, kami berterimakasih dan membuka setiap ruang siapa saja yang membantu kinerja kami,” kata Zulkifli.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

DSC_0717

Islam belum ambil keuntungan demokrasi

DSC_0717Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan umat Islam belum mengambil keuntungan dari era demokrasi Indonesia terkini, tampak dari terpinggirkannya aspirasi dari Muslim sebagai warga mayoritas bangsa.

“Umat Islam seperti pendorong mobil mogok, tapi begitu mobil jalan dia ditinggalkan,” kata Din di sela acara Rapat Pleno VIII Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu.

Din menjelaskan pengibaratan itu terjadi dalam dunia demokrasi Indonesia terkini yang cenderung mengarah liberal. Saat kampanye, umat Islam dirayu mendukung calon atau partai tertentu tetapi begitu yang bersangkutan ada di kursi kekuasaan melupakan janji-janjinya terhadap umat.

Atas dasar itu, dia meminta siapapun agar tidak sekadar memanfaatkan suara umat Islam saja, selanjutnya tidak dipedulikan aspirasinya di kemudian hari.

“Islam jangan disingkirkan dari pentas politik,” kata Din.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan umat Islam saat ini tidak menguasai media dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, umat sangat kesulitan untuk berjaya di pentas politik baik figur maupun partainya.

“Politik sekarang cenderung tumbuh secara pragmatis dan dipengaruhi dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan media. Di dua sisi itu umat tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Setelah calon atau partai bersangkutan melenggang, umat Islam dilupakan dan kebijakan untuk umat tersingkir atau kalah dengan kepentingan pemodal yang memiliki ekonomi dan media. Ini masalah besar,” kata dia.

Untuk itu, dia mengharapkan umat Islam segera bangkit dari keterpurukan untuk memperkuat diri, terutama di bidang ekonomi dan media,

“Gerakan ekonomi sangat penting sehingga dalam pertarungan politik di era demokrasi yang bebas ini bisa menang. Kemampuan ekonomi dan modal ini sangat penting dalam persaingan pemilu yang cenderung melakukan praktik pertarungan bebas,” katanya.

Pewarta: Anom Prihantoro, Editor: Aditia Maruli (ANTARA News)

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

BERSAMA PENGURUS PIM, DIN SYAMSUDDIN TEMUI KETUA DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin bersama jajarannya akan menemui Ketua DPD RI Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 18/5).

Dalam pertemuan yang diagendakan pukul 11.00 WIB tersebut, Din akan beraudiensi dan memperkenalkan organisasi yang baru didirikannya tersebut bersama puluhan tokoh nasional.

Bersama Din akan hadir pengurus PIM lainnya. Di antaranya Ali Masykur Musa, Akhmaloka, Widya Murni, Handoyo, M Arief Rosyid Hasan, Nyoman Udayana, Weinata S, Miryam S Haryani, Uda Yuna, Paiman Mak, R Siti Zuhro, Chusnul Mar’iyah, Margie Ririhena, Veronica WS, dan Isran Noor.

Kepada Irman Gusman, Din Cs juga akan menyampaikan rencana deklarasi PIM yang akan digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu (21/5) mendatang.

Sebelumnya, Din dan kawan-kawan menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Organisasi PIM didirikan 45 tokoh sebagai sebuah gerakan masyarakat Indonesia yang bersifat lintas agama, suku, profesi, dan gender pada 4 April 2016 lalu.

Saat itu, Din menjelaskan, perkumpulan ini memiliki misi utama, yakni kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan.

“Kami 45 aktivis bangsa, bersepakat membentuk perkumpulan, dinamakan Pergerakan Indonesia Maju. Secara resmi berdiri per tanggal hari ini, lewat akte notaris,” ujar Din. [zul]

Din Syamsuddin, PIM

Kenalkan Pergerakan Indonesia Maju ke Ketua DPD RI

Din Syamsuddin, PIMJAKARTA – ‎Ketua DPD RI, Irman Gusman menerima audiensi Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di ruang rapat pimpinan DPD RI lantai 8 Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2016). Dewan Nasional PIM itu dipimpin oleh Din Syamsuddin dan turut didampingi Sekretaris PIM Ali Masykur Musa.

Dalam kesempatan tersebut, Din menuturkan bahwa PIM akan melakukan deklarasi nasional sebagai gerakan Indonesia maju. Menurutnya, PIM hadir untuk menghadirkan kemajemukan sejati di Indonesia.

“Indonesia saat ini dihadapkan segala ancaman, seperti ancaman perpecahan dan ancaman pluralisasi. Untuk itu harus ada kesatuan untuk menciptakan kemajemukan sejati. Kami hadir untuk ciptakan kemajemukan sejati,” kata Din.

Menurut Din, ‎PIM ingin bergerak sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa mewujudkan negara yang maju, adil, makmur berdaulat dan bermartabat. Karena menurutnya, pengaruh globalisasi sangat rentan mengancam stabilitas bangsa seperti adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“‎Kami ingin berbuat, tapi tidak berpretensi sebagai pahlawan kesiangan. Kami ingin mulai dari bawah, kita ingin mulai dari desa, ada desa ppintar, rumah aladin dan lainnya,” tuturnya.

‎”Kami ingin jadi problem solvers menjadi pihak penyelesaian masalah, tidak untuk menciptakan masalah,” tambahnya.

‎Menanggapi pemaparan PIM, Irman Gusman menyambut positif adanya Pergerakan Indonesia Maju. Sebagai pimpinan DPD, dirinya bangga dengan adanya pemimpin dan para tokoh bangsa yang mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan program-program yang telah disiapkan.

“Kami di DPD sebagai wakil daerah sangat mengapresiasi. Kami bangga dengan adanya gerakan Indonesia Maju ini,” tegas Irman Gusman.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hendra Gunawan

Tribunnews.com

Dinsyamsuddin-siaga bumi (4)

Soal Kekerasan Seksual, Tidak Cukup Hanya Penegakan Hukum

Dinsyamsuddin-siaga bumi (4)JAKARTA – Tokoh Nasional, Din Syamsuddin mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah sampai tahap mengkahawatirkan.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Pertama, adanya kesalahan dalam kehidupan anak-anak remaja saat ini.

Kedua, peran tokoh agama yang tidak maksimal dan media sosial yang terlalu bebas.

“Faktor-faktor ini yang harus segera kita kendalikan, tidak cukup hanya penegakan hukum, tapi juga harus membentenginya dengan moral,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Din menjelaskan mulai saat ini, ceramah keagamaan harus segera digencarkan, begitu juga dengan pendidikan dalam keluarga dan pendidikan formal.

Namun, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang masih sering terjadi, kata Din, seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi masyarakat dan tidak menyalahkan pihak lain.

“Sebaiknya, introspeksi ke dalam. Tanpa harus salahkan siapa pun. Intinya jangan sampai ada yang buka peluang kekerasan itu terjadi lagi,” katanya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

Prof. Din Syamsuddin, Cheirman of CDCC

Berharap 4 WNI Segera Dibebaskan

Prof. Din Syamsuddin,Ketua CDCC, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI

Prof. Din Syamsuddin, Chairman of CDCC

Jakarta– 10 Warga Negara Indonesia (WNI) akhirnya berhasil dibebaskan pascadisandera selama lebih dari sebulan oleh kelompok milisi Abu Sayyaf. Tetapi, masih menyisakan empat WNI yang juga diduga ditawan oleh kelompok yang sama.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta agar pemerintah juga segera membebaskan empat sandera yang tersisa.

“Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), aparat keamanan kita juga masyarakat dan kita berharap empat lagi WNI yang masih disandera Abu Sayyaf bisa juga dibebaskan penyanderaannya,” kata Din yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (3/5).

Selain itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mengaku mendukung upaya pemerintah berdialog dengan pemerintah Filipina dan Malaysia perihal keamanan jalur pelayaran. Dengan maksud, mengurangi risiko pembajakan.

“Kita berharap adanya kerja sama keamanan yang juga kerja sama antara negara-negara di dekat itu (jalur pelayaran),” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah masih berjuang untuk melakukan operasi pembebasan terhadap empat WNI yang disandera di Filipina bagian selatan.

Menurut Luhut, pemerintah sudah mempunyai gambaran terhadap pelaku penyandera yang diduga adalah kelompok pecahan Abu Sayyaf dan juga meminta sejumlah uang tebusan.

Novi Setuningsih/PCN | BeritaSatu.com

Doc. CDCC/PIM

Din Syamsuddin: Pahami Langkah Muhammadiyah Dampingi Siyono

Doc. CDCC/PIM

Doc. CDCC/PIM

SURABAYA — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah (2005-2015) Din Syamsuddin meminta masyarakat dan pemerintah memahami langkah yang diambil PP Muhammadiyah dalam mendampingi keluarga terduga teroris, Siyono.

“Sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya meminta masyarakat dan pemerintah memahami langkah Muhammadiyah dalam melakukan advokasi dengan keluarga Siyono,” katanya setelah meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Kamis (14/4).

Ia mengatakan keluarga Siyono meminta pendampingan kepada Muhammadiyah untuk melaporkan kematian Siyono ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena sebelum meninggal Siyono terlebih dahulu ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

“Langkah Muhammadiyah merupakan sesuatu yang wajar dan harus diambil. Keluarga Siyono menanyakan penyebab kematian Siyono karena adanya perbedaan versi dari hasil visum Polri dengan tim independen PP Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurut hasil visum Polri, Siyono tewas setelah terkena benda tumpul di kepalanya akibat melakukan perlawanan, namun tim forensik independen dari PP Muhammadiyah menyimpulkan Siyono tewas karena patah tulang di bagian dada yang mengarah ke jaringan jantung.

“Sejak awal Muhammadiyah selalu mengecam terorisme karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, namun perang melawan terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara kekerasan, agar tidak menyuburkan radikalisme yang menjadi bibit terorisme itu sendiri,” ujarnya.

Red: Ani Nursalikah

Doc. The 5th World Peace Forum

Din Syamsuddin Yakin “Deradikalisasi Tak Selesaikan Terorisme”

Doc. The 5th World Peace Forum

Doc. The 5th World Peace Forum (CDCC)

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik cara penanggulangan paham terorisme di Indonesia. Tindakan deradikalisasi atau pelurusan kembali pemahaman terhadap ajaran agama yang dilakukan terhadap para pelaku teror dinilainya tidak bakal memberikan efek yang diharapkan.

“Tindakan deradikalisasi malah membentuk radikalisme baru,” ujar Din melalui pesan video kepada jemaah yang mengikuti pengajian bulanan Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 8 April 2016.

Pengajian malam ini bertema Pemberantasan Terorisme yang Pancasilais dan Komprehensif. Din mengatakan, jika memandang terorisme semata-mata berasal dari ajaran agama yang menyimpang, sama dengan mengenakan ‘kaca mata kuda’ dalam melihat permasalahan terorisme.

Faktor-faktor sampingan non-agama seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial yang kentara menurut dia malah tidak diperhatikan. “Kalau menerapkan pengamatan dengan analisa kaca mata kuda, tidak lihat kiri kanan, hanya fokus terhadap satu faktor tunggal, ideologi keagamaan, kita seperti kehilangan arah, kehilangan jejak,” ujar Din.

Din menegaskan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama bukan satu-satunya penyebab paham terorisme menyebar. Di negara Timur Tengah, paham Islam radikal juga bisa menyebar akibat sebagian warga Arab merasa tertekan karena negara mereka digempur oleh pihak yang menyebut dirinya sebagai negara adi daya. Tindakan okupasi dan invasi terhadap negara Irak dan Afghanistan memicu reaksi berupa tumbuhnya paham radikal.

“Kelompok-kelompok teroris dan radikal yang berasal dari sana itu bukan kelompok agama. Mereka sebenarnya melakukan kekerasan politik dengan mengatasnamakan agama. Agama telah disalahgunakan,” ujar Din.

Din mendesak pemerintah untuk tak lagi mengandalkan tindakan deradikalisasi sempit untuk menyelesaikan persoalan terorisme. Terorisme harus dipandang sebagai hal yang muncul karena beragam faktor seperti kemiskinan dan tindakan pemerintah sendiri terhadap orang-orang yang disebut teroris yang cenderung menekan.

“Saya meyakini terorisme tidak bisa diberantas jika tidak dengan cara yang komprehensif. Kalau sekarang, cara kita menangani terorisme justru melanggengkan terorisme itu sendiri,” kata dia lagi.

Oleh : Ezra Natalyn, Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id