densus88_800x600_dENSUS88

Kasus Siyono, Din Syamsudin Minta Densus 88 Dituntut Ke Mahkamah Ham

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, merupakan salah satu tokoh yang mengecam keras tindakan semena-mena Densus 88 terhadap terduga teroris Siyono.

Siyono meregang nyawa secara mengenaskan di tangan pasukan elit anti teror. Din menegaskan, apa yang dilakukan oknum Densus ini tidak mencerminkan profesionalisme dalam penegakan hukum. Bahkan, Din menyebut tidak akan selamat hidup oknum Densus 88 yang telah bertindak sebagai “malaikat pencabut nyawa”.

“Oknum-oknum Densus seperti ini tidak akan selamat hidupnya, (karena) telah mengambil alih tugas Allah yang Maha Pencipta, tidak selamat hidupnya dunia akherat. Tidak hanya dia, keluarganya juga,” tegas Din di Jakarta, Senin, (4/4).

Din mendukung pemberantasan terorisme, namun cara yang dilakukan oleh pasukan elit yang dilatih oleh Australia ini menurutnya salah besar. Apa yang dilakukan Densus 88 ini justru malah makin melanggengkan terorisme.

“Ini pukulan bagi pemerintah. Tidak perlu mengambil langkah-langkah yg membela diri. Tanya saja pada hati nurani, betul tidak cara-cara seperti itu. Tidak benar itu, membunuh orang lain, sangat laknat di hadapan Allah,” ucapnya.

Dia bahkan merekomendasikan agar Densus 88 dibubarkan, atau dituntut ke Mahkamah Hak Asasi Manusia untuk mempertanggungjawabkan nyawa yang melayang di tangan mereka. Cara penanggulangan terorisme menurutnya harus diubah, agar tidak membabi buta seperti sekarang ini.

“Densus 88 ini jelas melanggar HAM, saya mendukung bila perlu tuntut Densus 88 ke Mahkamah HAM,” katanya.

Muhammadiyah sendiri, sebagai kuasa hukum Suratmi, istri Siyono, telah berkomitmen membantu Suratmi hingga memperoleh keadilan. Din menyampaikan, kalaupun Suratmi terpaksa angkat kaki dari kampung halamannya lantaran diusir oleh Kepala Desa setempat, Muhammadiyah siap memberikan rumah baru untuk Suratmi tinggal bersama anak-anaknya.

“Pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah membantu Suratmi, kalau terpaksa terusir, ulah dari pamong yg tidak masuk akal, terprovokasi hasutan-hasutan pihak tertentu, Muhammadiyah akan membantu, menyediakan rumah baru di tempat lain,” tandasnya.[dem]

Sumber: RMOL

Pergerakan Indonesia Maju (PIM)

Bentuk Pergerakan Indonesia Maju

Pergerakan Indonesia Maju (PIM)

Pergerakan Indonesia Maju (PIM)

Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin membentuk sebuah perkumpulan yang bergerak demi kemajemukan bangsa dalam menghadapi permasalahan bangsa. Perkumpulan itu diberi nama Pergerakan Indonesia Maju (PIM).

“Jadi kami bersama 45 aktivis bangsa hari ini secara resmi membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Pergerakan Indonesia Maju. Tujuan utamanya demi kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan dalam menghadapi permasalahan bangsa,” ujar Din Syamsuddin di kantor CDCC, Jl Kemiri No 24, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Din Syamsuddin yang ditunjuk sebagai ketua mengatakan, terbentuknya perkumpulan ini karena melihat adanya kesenjangan dan penyelewengan dari cita-cita dasar para pendiri bangsa.

“Ada beberapa faktor yang melahirkan pergerakan ini. Namun pada intinya kami menyaksikan ada kesenjangan ide dan realitas serta gejala-gejala deviasi dan distorsi dari penyelewengan cita-cita dasar para pendiri bangsa,” ucap Din.

Dengan jarkom ‘Indonesia Maju, Ayo Bergerak! Bergerak Maju Bersama’, Din menyebut gerakan ini akan melibatkan seluruh elemen bangsa untuk terlibat dalam memecahkan permasalahan bangsa.

“Gerakan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik semua tokoh, agama, suku, bangsa, profesi yang berbeda-beda. Tentunya ruang gerak PIM tidak akan berbeda seperti organisasi umum lainnya, mungkin juga akan berhimpitan. Dengan itu kami akan bekerjasama dengan banyak pihak untuk bersama memecahkan permasalahan bangsa,” pungkas Din.

Selain Din Syamsuddin, R Siti Zuhro, Philip K. Wijaya ditunjuk sebagai wakil ketua. Nama lainnya seperti Ali Masykur Musa ditunjuk sebagai sekretaris. Tokoh lainnya yang ikut menjadi anggota dewan nasional yakni mantan Ketua MK Hamdan Zoelva. (adit/nwy)

Detiknews.com

 

den-88

Din Syamsuddin minta Densus 88 dievaluasi

den-88Kasus kematian Siyono, terduga teroris ditangan Densus 88 mendapat kecaman dari banyak pihak. Aparat Densus 88 dianggap paling bertanggung jawab atas apa yang menimpa Siyono.

Tokoh lintas agama, yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengecam tindakan Densus 88 yang dianggapnya terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan penegak hukum yang memiliki profesionalisme dalam menegakkan hukum.

“Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, Densus 88 bukan malaikat pencabut nyawa,” kata Din di Jakarta, (Senin, 4/4).

Dia menyesalkan tindakan Densus 88, yang disebutnya begitu mudah seorang yang baru terduga teroris, tercabut nyawanya di tangan pasukan elite ini.

“Densus 88 sangat jelas melakukan pelanggaran HAM dan tidak menunjukkan profesionalitas,” imbuhnya.

Din menilai, penegakkan hukum yang dilakukan Densus 88 sudah tidak benar. Penjelasan yang diberikan oleh Mabes Polri dianggapnya sebagai sebuah penjelasan yang irasional dan tidak logis, karena mengatakan Siyono berusaha hendak melarikan diri.

Kalau proses pemeriksaan profesional dan menegakkan HAM, Siyono dikatakan Din tidak akan mati di tangan penegak hukum.

“Kalau alasannya mau melepaskan diri, ya kenapa borgolnya dilepas, kenapa tidak dijaga ketat,  ini merusak otak akal sehat kita, masyarakat bisa menilai,” kata Din.

Untuk itu, dia mendorong dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Densus 88 yang kinerjanya justru lebih memancing “pertempuran” dengan teroris, bukan mengatasi teroris agar tidak bertindak radikal lagi.
Tindakan-tindakan Densus tersebut dinilai Din akan memancing reaksi dari gerakan-gerakan radikal lainnya untuk terus berbuat melawan Negara. [sam]

Laporan: Muhammad Iqbal

RMOL.com

DS_3767_ACRP

Sejak Awal Ragukan Sosok Suu Kyi

DS_3767_ACRP

DS_3767_ACRP

JAKARTA — Pernyataan Aung San Suu Kyi yang bernada rasis sangat mengagetkan banyak pihak. Ketua Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin sejak awal meragukan kesejatian Suu Kyi sebagai figur perdamaian yang sungguh-sungguh menampilkan wawasan kemajemukan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan co-eksistensi kepentingan secara damai.

Pernyataannya dimuat dalam buku The Lady and The Generals- Aung San Suu Kyi and Burma’s Struggle for Freedom membuktikan kesanksian tersebut.

“Saya kira ucapannya tentang wawancara dengan Mishal Husain (presenter BBC Today) menunjukkan secara jelas bahwa watak dasar Suu Kyi bersifat ambivalen (mendua) terhadap perdamaian. Sejatinya dia tidak menyukai kelompok Muslim khususnya etnik Rohingnya di Rakhine, Myanmar,” ujarmya kepada Republika.co.id, Selasa (29/3).

Baik itu karena watak dasarnya, maupun karena ketakutan terhadap umat Budha di Myanmar yang berkaitan dengan hubungan politik. Din pribadi sudah lama meragukam kesejatiam orientasi perdamaian Suu Kyi. Pasalnya ketika krisis Rohingya terjadi, Suu Kyi diam seribu bahasa.

Tidak ada satu katapun yang keluar, baik mengecam atau mendukung. Padahal waktu itu banyak pihak, termasuk Din yang datang ke Yangoon meresmikan Inter-Religious Council (IRC) Myanmar. Din hanya menitip pesan agar Suu Kyi bersuara, baik sebagai tokoh perdamaian maupun tokoh politik di Myanmar.

“Tapi ternyata dia diam dan rupanya itu merupakan ekspresi politiknya dalam meraih suara di pemilu yang ia menangkan,” kata President Asian Conference of Religions for Peace. (ACRP) ini.

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Bilal Ramadhan

Sumber: Republika.co.id

Professor Dr. Din Syamsuddin in Kuala Lumpur. (Photo Soure: G25 Malaysia Facebook)

BNPT Jangan Ngawur, Menggeneralisasi Pesantren Sarang Teroris

JAKARTA – Pesantren bukan lah pusat pengajaran Islam radikal menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin. Kalaupun ada beberapa pesantren yang bermasalah, hal itu bukanlah dasar untuk mengeneralisir.

“Jangan digeneralisasi, kalau ada satu (atau) dua (pesantren bermasalah) itu boleh jadi,” ujar Din Syamsuddin, kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Karena itu, ia menolak dengan tegas pernyataan dari pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang menurut Din Syansuddin telah melakukan penggeneralisasian terhadap pesantren.

“Saya dengar ada pihak, BNPT melakukan menggeneralisasi, kesannya seolah-olah seluruh pesantren mendidik kaum radikal, itu sangat tidak benar,” jelasnya.

Pada pertemuan yang digelar Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada tahun lalu, Din Syamsuddin mengaku sudah menyaksikan langsung, penjelasan BNPT soal pesantren radikal. Dalam forum tersebut terbukti tidak semua data BNPB akurat.

“Ternyata dari data yang ditayangkan itu, ada beberapa pesantren, sarang radikal, langsung dikritik, karena kiyainya ada di situ, ternyata tidak benar, mohon di revisi, ini kan berbahaya langsung melabel radikal,” katanya.

Sampai BNPT bisa melakukan hal tersbut, Din Syamsuddin yang juga merupakan mantan ketua umum PP. Muhamadiyah, menduga BNPT telah salah menerima informasi.

Menurutnya, selama ratusan tahun lembaga pesantren sudah membuktikan, bahwa lulusannya bisa menjadi tokoh masyarakat, cendikiawan hingga menjadi orang besar.

“Saya sendiri lulusan Pesantren Gontor,” jelasnya.

Tribunews.com

Din Syamsuddin: International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

Islam Hormati Hak-hak Kelompok Minoritas

Din Syamsuddin: International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

Foto: Doc. International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan bahwa Islam sangat menghormati hak-hak kelompok minoritas agama lain yang tinggal di negeri mayoritas Islam.

Din juga mengharapkan agar negara-negara dengan mayoritas agama lain memberikan penghormatan dan pelayanan yang sama kepada umat Muslim sebagai minoritas di negara tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Din melalui keterangan pers atas kunjungannya pada Conference on Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Countries di Marrakesh, Maroko, 25-27 Januari 2016.

Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Maroko dan Forum Promosi Perdamaian di Masyarakat Muslim pimpinan Syeikh Abdullah bin Bayah dan diikuti 300-an peserta ulama, cendekiawan Muslim, serta sejumlah tokoh non-Muslim dari berbagai negara dunia. Dari Indonesia, Din hadir bersama Amany Lubis dari Majelis Alimat Islam Sedunia.

Din menyatakan bahwa Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat dua subtansi utama, yakni hak terkait harkat manusia sebagai manusia dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hak-hak itu kemudian diturunkan dalam hak-hak derivatif yang bersifat umum, termasuk hak mendapatkan perlakuan yang baik (muamalah hasanah).

Mantan Ketua Umum MUI itu menjelaskan bahwa sejak lahir Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah menerapkan prinsip tersebut. Prinsip ini juga menjadi bagian penting dalam konstitusi, sebagaimana tertera pada Pasal 29 UUD 1945.

Din yang menjabat Co-President of World Conference of Religions for Peace menyatakan, prinsip kemanusiaan Piagam Madinah perlu diintegrasikan ke dalam konstitusi atau produk-produk hukum negara-negara Islam. Ia juga mendorong agar prinsip itu diperjuangkan menjadi dokumen internasional.

Dia juga menekankan perlunya hak-hak minoritas Muslim di negara-negara mayoritas agama lain juga harus mendapat penghormatan dan pelayanan yang sama.

KOMPAS.com

Din Syamsuddin, International Consultation

Ketidakadilan Global Jadi Akar Malapetaka Dunia

Din Syamsuddin, International Consultation

Foto: Doc. International Consultation, 12-14 Jan 2016

Marroko – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menegaskan bahwa Islam sangat menghormati hak-hak kelompok minoritas agama lain yang tinggal di negeri mayoritas Islam. Demikian pernyataan Din pada Conference on Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Countries, di Marrakesh, Morroko, 25-27/1. Konperensi yg diselenggarakan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Morroko dan Forum Promosi Perdamaian di Masyarakat Muslim pimpinan Syeikh Abdullah Bin Bayah yg berkedudukan di Abu Dhabi, diikuti 300an peserta terdiri dari ulama dan cendekiawan Muslim dan sejumlah tokoh non-Muslim dari berbagai negara dunia. Dari Indonesia, selain Din Syamsuddin juga hadir Prof. Amany Lubis dari Majelis Alimat Islam Sedunia.

“Konperensi ini bertolak dari Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok agama dan suku yg ada di Yatsrib waktu itu,”ujar Din

Din Syamsuddin dalam intervensi singkatnya pada konperensi menegaskan bahwa Piagam Madinah mengangkat dua subtansi utama, yakni hak terkait harkat manusia sebagai manusia, dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari keduanya terdapat hak2-hak derivatif yang bersifat umum, termasuk untuk mendapatkan perlakuan yang baik (muamalah hasanah), apalagi jika kalangan minoritas agama merupakan warga negara di negara2 Islam.

Dlm kesempatan itu, Din menjelaskan bhw Indonesia yg merupakan negara dgn mayoritas pendudukan beragama Islam telah sejak awal kelahirannya menerapkan prinsip demikian bahkan menjadi bagian penting dari konstitusi negara, seperti termaktub pada Ps 29 UUD 1945. Oleh karena itui, lanjut Din, prinsip kemanusiaan Piagam Madinah perlu diintegrasikan ke dalam konstitusi atau produk2 hukum negara2 Islam, bahkan diperjuangkan untuk menjadi dokumen internasional walau sdh ada DUHAM.

Din Syamsuddin yg  menjabat Co-President of World Conference of Religions for Peace, tidak lupa menekankan perlunya hak-hak minoritas Muslim di negara-negara mayoritas agama lain juga harus mendapat penghormatan dan pelayanan yg sama. Terakhir ini berkembang gejala menyedihkan terhadap Kaum  Muslim di beberapa negara Eropa dan Amerika, seperti pelarangan mendirikan masjid dgn menara, pelarangan memakai hijab, dan bentuk-bentuk Islamofobia lain, termasuk sikap berwawasan sempit dari Calon Presiden AS Donald Trump yg melarang orang Islam menjadi warga AS. Perdamaian Dunia yg sejati hanya akan terwujud melalui penegakan keadilan.

“Ketidakadilan global menjadi akar malapetaka dunia,” tegas Din Syamsuddin. (mu)

sumber: Suara Muhammadiyah

a1c77ac0-319e-4bd7-8a8b-08c720c26fe6_341

Pendiri Kelompok Gafatar Mantan Narapidana

Jakarta Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah aliran sesat. Hal itu juga telah dipertegas oleh fatwa MUI.

“MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa kelompok ini masuk kategori aliran sesat dan menyesatkan,” kata Din di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Din pun meminta umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk mewaspadai kelompok ini. Pihak keluarga harus memperhatikan sesamanya dan berupaya jangan sampai paham ini masuk ke keluarga mereka.

“Kepada masyarakat, khususnya umat Islam, untuk meningkatkan kewaspadaan. Khususnya secara internal dalam keluarga maupun dalam lingkaran-lingkaran organisasi termasuk kampus, sekolah, agar jangan ada yang terpengaruh oleh paham yang sesat dan menyesatkan,” tutur dia.

Polisi juga diminta menindak tegas kelompok Gafatar. Membuat orang hilang, ucap Din, termasuk perbuatan melanggar hukum.

“‎Saya kira ini sudah banyak informasi yang ada. Mereka pindah dari Jawa, Kalimantan, membangun kamp di sana yang harus ditindak secara tegas. Jelas ada pelanggaran hukum dan sementara itu saya kira tidak ada pilihan lain, kita meningkatkan kewaspadaan,” ujar Din.

Asal Muasal Gafatar

Din Syamsuddin menjelaskan pendiri kelompok Gafatar ini merupakan mantan narapidana.

“‎Gafatar ini ternyata ada tali-temali dengan sebuah gerakan yang beberapa tahun lalu menyebut Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin Ahmad Mussadeq, yang mengaku sebagai nabi baru setelah bertapa di Gunung Hede, dan ternyata menyimpang dan akhirnya dipenjara,” kata Din.

Setelah menyelesaikan masa tahanan, Mussadeq bergabung dengan aliran Milad Ibrahim.‎ Din menuturkan Ibrahim AS adalah Bapak Tauhid, bapak monoteisme yang merupakan akar dari agama samawi.

Namun ajaran tersebut berbeda dengan yang seharusnya. Ajaran serupa juga diadopsi oleh Gafatar.

“Gafatar membawa paham yang menyimpang dari agama-agama yang ada, khususnya Islam. Seperti tidak wajib salat, tidak wajib puasa, dan sebagainya. Tentu ini tidak bisa dibenarkan,” kata Din.**

Liputan6.com

Foto by: Indra Akuntono

Jokowi-JK Hadiri Pernikahan Putra Din Syamsuddin

Foto by: Indra Akuntono

Foto by: Indra Akuntono

JAKARTA, — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pernikahan putra mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Cilandak, Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Jokowi hadir didampingi Ibu Iriana dan Kalla juga didampingi Ibu Mufidah.

Jokowi yang mengenakan setelan jas tiba di lokasi sekitar pukul 11.55 WIB, sedangkan Kalla tiba lebih dulu beberapa menit sebelumnya.

Putra Din, Farasandi Fidinansyah (Andi), menikah dengan Tasya. Andi adalah putra pertama Din dari almarhum istri pertamanya, Fira Branata.

Dalam acara pernikahan itu, hadir juga tokoh lainnya, seperti mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DKPP Jimly Asshidique, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Penulis : Indra Akuntono
Editor : Caroline Damanik

Sumber: KOMPAS.com

Din Syamsuddin

Umat Islam Boleh Ucapkan Selamat Natal

Din SyamsuddinJakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan umat Islam boleh saja mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Nasrani, yang akan merayakan Natal pada 25 Desember ini. “Silakan saja jika memang ada keperluannya,” katanya saat ditemui di kantor MUI pada Rabu, 23 Desember 2015.

Bagi Din, mengucapkan “Selamat Natal” tak jadi masalah asalkan tidak melibatkan keyakinan. “Itu bersimpati sebagai sesama manusia,” ujar mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu.

Namun, kata Din, bukan berarti kaum muslim boleh mengikuti perayaan Natal. Din menganggap, dalam perayaan Natal, terdapat ritual keagamaan yang kental. “Maka, enggak akan kurangi toleransi juga kalau enggak masuk wilayah itu,” tuturnya.

Din menambahkan, toleransi adalah pengakuan bahwa bangsa Indonesia itu majemuk dan kesediaan hidup bersama sebagai saudara sebangsa. “Pakai hati.”

Ihwal pemakaian atribut yang terkait dengan perayaan hari raya keagamaan tertentu oleh umat beragama lain, Din menganggap hal itu bukanlah bentuk toleransi. “Saya tidak setuju dalam rangka hari raya keagamaan diminta pakai atribut,” ujar Din, yang kini menjabat Ketua Muhammadiyah Ranting Pondok Labu.

Menurut Din, terkadang ada perusahaan yang memaksa karyawannya memakai atribut yang identik dengan agama tertentu ketika hari raya tiba. Ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sensitif. “Pengusaha bisa tahan diri, jangan memaksa karyawannya,” ucapnya.

DIKO OKTARA