din syamsuddin - cdcc

Ingatkan Media Massa untuk Terus Kawal Sidang Etika Setya Novanto

din syamsuddin - cdccYOGYAKARTA – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta media massa terus mengawal sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait kontrak karya PT Freeport.

“Pers jangan kemudian dialihkan ke pertanyaan yang lain karena nanti mengalihkan perhatian,” kata Din Syamsuddin di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (12/12/2015).

Menurut dia, kasus tersebut perlu terus mendapat perhatian publik sebab secara langsung maupun tidak, akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah melibatkan ketua DPR dan pihak-pihak lainnya.

“Harus dibongkar sebongkar-bongkarnya karena ini menyangkut etika para elite yang tentu membawa pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Din khawatir apabila kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut tidak lagi mendapatkan perhatian publik, maka penyelesaian akhir kasus itu berpotensi hanya ditempuh melalui kompromi politik.

“Jangan dianggap remeh, saya tidak tahu (akan diselesaikan melalui jalur politik atau tidak), tapi ini peringatan kita,” kata dia.

Selanjutnya, agar kasus itu tidak berhenti melalui proses politik, Din juga mengusulkan agar kasus itu dapat diteruskan ke jalur hukum baik melalui kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mengusulkan ini diteruskan ke jalur hukum. Jangan sampai terjadi penyelesaian secara politik, ‘kongkalikong’ karena itu akan dicatat oleh rakyat,” kata Din.

Setelah memanggil Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, serta ketua DPR Setya Novanto, MKD memutuskan akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan serta pada pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Senin (14/12/2015).

Kompas.com

DT_437122_620

Donald Trump Kian Lama Kian Menggelikan

DT_437122_620Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin menyebut wacana bakal calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump soal pelarangan Muslim masuk ke Amerika Serikat menggelikan seperti lelucon.

“Ini menggelikan ada seseorang di era modern ini, era globalisasi ini, begitu sempit pikirannya dan ingin melarang sebagian orang memasuki Amerika,” kata Din di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, cara pandang Trump ini sangat sempit di saat banyak pihak membuka diri dalam keberagaman, dan sikapnya tidak bisa diterima dunia.

Trump mengeluarkan pernyataan itu setelah terjadi penembakan massal oleh suami-istri Muslim di San Bernardino, California, Amerika Serikat.

Miliuner dan mantan bintang reality show televisi ini memang dikenal dengan retorika-retorikanya yang rasis dan anti-Islam.

Tempo.CO

freeport21

Serukan ‘Jihad Konstitusi’ soal Freeport

freeport21Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Din pun menyerukan ‘jihad konstitusi’ terhadap Freeport, termasuk soal pembagian saham Freeport yang dinilai tak adil.

“Ketidakadilan sering terjadi karena watak kapitalisme global itu individualisme, mau untung sendiri,” kata Din kepada CNN Indonesia di Jakarta.

Ketidakadilan soal Freeport ini disebut Din mengabaikan Pasal 33 UUD 1954 yang mengamanatkan kesejahteraan merata bagi rakyat.

Ayat 2 pasal tersebut berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Semenyata ayat 3 pasal yang sama berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Wakil Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Budha Indonesia, Philip K Widjaja, mengatakan kasus Setya Novanto harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan soal Freeport Indonesia.

Selasa pekan ini, sejumlah elemen berdemonstrasi di depan kantor pusat PT Freeport Indonesia, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Mereka terdiri dari komunitas pemuda, mahasiswa, guru, dan seniman yang menamakan diri sebagai Front Nasionalisasi Freeport (FNF).

FNF menuntut pemerintah menasionalisasi aset negara yang dikuasai Freeport.

CNN Indonesia 

Dinsyamsuddin-siaga bumi (4)

Kesepakatan Paris Tentukan Masa Depan Bumi

Dinsyamsuddin-siaga bumi (4)Ketua Dewan Pengarah Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin mengatakan bahwa Kesepakatan Paris akan menjadi penentu arah masa depan bumi dan seluruh mahluk di dalamnya, karena itu, semua pihak harus bergandengan tangan dan menghasilkan kesepakatan yang terikat hukum untuk menurunkan emisi untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak melebihi dua derajat celsius.

“Semua pihak sudah memiliki paradigma yang sama bahwa perubahan iklim bukan mitos tapi realitas. Dan sekarang yang perlu dilakukan adalah aksi nyata untuk masa depan bumi melalui kesepakatan bersama untuk menurunkan emisi,” kata Din di arena Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC/COP) ke-21 di Le Bourget, Paris, Perancis, Kamis.

Menurut Din, rentetan bencana yang terjadi karena perubahan iklim mulai dari gelombang panas yang melanda wilayah India, Mesir dan Pakistan, musim dingin yang panjang dan dampak lain, termasuk El Nino yang melanda Indonesia.

Karena itu, Din menilai bahwa satu hal yang harus disepakati di KTT Iklim Paris adalah pengembangan energi terbarukan sehingga pada 2050 bumi bersih dari emisi fosil atau minyak bumi dan batubara.

“Karena sumbangan emisi dari fosil ini sangat tinggi dan harus digantikan dengan energi terbarukan,”ujar Ketua Pengarah Yayasan Siaga Bumi ini.

Terkait pemakaian energi terbarukan, Din menambahkan bahwa dirinya akan menyampaikan petisi kepada Sekjen PBB tentang penghentian penggunaan fosil pada 2050.

Paradigma ekonomi hijau kata dia harus menjadi kesepahaman bersama sehingga diikuti dengan teknologi yang akan dikembangkan.

Tentang pidato Presiden Joko Widodo dalam “Leaders Event” yang memaparkan komitmen dan langkah mitigasi perubahan iklim, menurut Din perlu ditambahkan dengan mempertegas posisi Indonesia yang memiliki hutan luas yang menjadi paru-paru bumi.

“Kita memiliki hutan luas yang menjadi paru-paru dunia dan pemerintah juga perlu mempertegas apa yang sudah dan yang akan dilakukan untuk mengatasi emisi dari kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Sementara, memasuki hari ketiga konferensi, menurut Din masih berjalan datar. Belum ada isu hangat atau sesuatu yang kontroversial tentang langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari meja perundingan.

Meski demikian, lanjutnya beberapa negara mulai menunjukkan komitmen menurunkan emisi antara lain Kanada, Australia dan Tiongkok.

“Mungkin karena tahap negosiasi belum sampai puncak, tapi kita tetap berprasangka baik bahwa akan ada kesepakatan yang dilahirkan,”katanya.

Sementara pemerintah dan delegasi Indonesia masih melanjutkan proses negosiasi untuk perubahan iklim di yang berlangsung di Paris, Perancis sejak 30 November hingga 11 Desember 2015.

“Kesepakatan harus dicapai. Untuk keseimbangan dan keadilan sesuai dengan prioritas dan kemampuan nasional, tidak menghambat pembangunan nasional,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato dalam pertemuan “Leaders Event” di KTT Iklim ke-21 di Paris pada 30 November 2015 mengatakan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.

Presiden juga memaparkan sejumlah strategi untuk menurunkan emisi nasional, salah satunya membentuk Badan Restorasi Ekosistem Gambut, menerapkan moratorium dan revisi izin pemanfaatan lahan gambut. (Antara)

http://www.suara.com/news/2015/12/04/043500/din-syamsuddin-kesepakatan-paris-tentukan-masa-depan-bumi

Perdana Menteri Inggris David Cameron. ©Reuters

PM Inggris curhat 5 ribu warganya gabung ISIS

Perdana Menteri Inggris David Cameron. ©Reuters

Perdana Menteri Inggris David Cameron. ©Reuters

Merdeka.com – Perdana Menteri Inggris David Cameron curhat pada ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengenai warganya yang gabung dengan kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Menurut Din, PM Inggris itu menganggap Indonesia berhasil menekan penduduknya untuk tidak bergabung dengan ISIS.

“Indonesia dinilai relatif berhasil untuk mengerem menghadapi tantang tersebut. Paling tidak terindikasi dari pendukung ISIS yang di Suriah sana. Beberapa ratus dari Indonesia, dibanding UK yang sampai 5.000 sedangkan kita hanya 500 orang,” ujar Din saat ditemui di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).

Menurut Din, PM Cameron ingin belajar untuk menghadapi dan menangani tantangan serta ancaman radikalisme yang menggunakan kekerasan. Secara spontan, ujar Din, berbagi cerita mengenai faktor-faktor yang terjadi di Indonesia.

“Di Indonesia, ormas-ormas Islam memiliki kepercayaan diri dan mampu menampilkan naratif yang berseberangan seperti ISIS. MUI langsung mengumpulkan ormas-ormas tersebut dan kita sepakat ISIS kelompok politik radikal yang menggunakan bahkan menyalahgunakan agama untuk kepentingan tertentu,” lanjut dia.

Din sendiri merasa bersyukur dan bangga Inggris mau meminta pendapat dari Indonesia, dan mau belajar dari Indonesia cara menghadapi kasus radikalisme ini.

“Saya pribadi merasa bersyukur, berbangga, dan sedikit tersanjung jika Indonesia dianggap oleh pihak luar, dalam hal ini Inggris, berhasil menghadapi tantangan radikalisme tersebut,” sambung Din.

Din berpesan kepada umat muslim di Inggris dan Indonesia, jika watak Islam yang rukun dan damai harus dikembangkan. Dia mengatakan, watak Islam sebagai agama rahmatan lil al amin yang sama dengan prinsip jalan tengah harus terus menerus disampaikan kepada umat Islam dunia.

Selain Din Syamsuddin, tokoh Islam lain yang bertemu dengan PM Inggris itu adalah Profesor Alwi Shihab, Yenny Wahid, serta ketua Masjid Sunda Kelapa Hasan Mahmud.

http://www.merdeka.com/dunia/kepada-din-syamsudin-pm-inggris-curhat-5-ribu-warganya-gabung-isis.html