Din Syamsuddin

Soal Surat Al-Maidah, Din Syamsudin Minta Ahok Diperiksa

Din SyamsuddinNUSA Dua – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin, meminta kepolisian memproses secara hukum terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut Surat al-Maidah 51 dalam sambutannya di depan pubilk. Menurut dia, kasus tersebut sebenarnya tidak memerlukan delik aduan karena termasuk kategori menodai kesucian kitab agama islam.

“Ini masalah besar bagi kepolisian, karena kalau tidak diselesaikan secara hukum, saya khawatir kelompok tertentu menganggap ini belum selesai,” kata Din disela acara World Culture Forum (WCF) II di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu, 12 Oktober 2016.

Isu penistaan terhadap agama yang diduga dilakukan Ahok berawal pada 30 Maret 2016. Ketika itu, dalam pidatonya, Ahok mengaku sering mendapat tekanan dari sebagian orang yang berkiblat pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Adapun dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang Islam dilarang memilih pemimpin dari orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani.

“Bapak-Ibu enggak bisa pilih saya karena dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak Bapak-Ibu, ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya, enggak apa-apa. Karena ini, kan, hak pribadi Bapak-Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak-Ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok,” kata Ahok dalam pidato tersebut.

Ahok sendiri sudah meminta maaf terkait ucapannya yang mengutip salah satu surat dalam kitab suci Al-Quran, yakni Al-Maidah ayat 51. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf,” kata Ahok.

Dia mengaku tidak bermaksud melecehkan agama Islam ataupun Al-Quran. Menurut dia, masyarakat bisa melihat video sesungguhnya untuk mengetahui suasana yang terjadi saat ia melontarkan ucapannya itu. “Tidak ada niat apa pun. Orang di Kepulauan Seribu pun saat itu, satu pun tidak ada yang tersinggung, mereka tertawa, kok.”

Din mengaku sudah menyimak seluruh video rekaman pidato Ahok, baik yang telah diedit maupun yang diklaim asli. Menurut dia, ucapan dari Ahok tersebut berkonotasi mendiskreditkan kesucian agama islam. Sebab, kata dia, walaupun Ahok mengaku pernyataan tersebut bukan ditujukan terhadap Al-Quran, tapi menilai pemahaman umat islam salah dalam menafsirkan surat Al-Maidah dan dibawa ke ranah politik hal itu salah dan merendahkan.

“Dia (Ahok) melakukan judgement terhadap pemahaman orang lain. Seyogianya, pejabat publik tidak masuk ke dalam zona sensitif seperti itu. Ini yang harus diakui sebagai kesalahan, sehingga tidak perlu dibela oleh siapapun,” kata Din, yang juga tokoh Muhammadiyah tersebut.

Terkait permintaan maaf yang sudah disampaikan Ahok, Din menilai hal tersebut belum cukup. Sebab, belum ada penjelasan dari Ahok apakah permintaan maaf tersebut disampaikan karena adanya kegaduhan politik, atau terkait persoalan sensitif terkait agama.

“Pak Basuki harus jelaskan pada publik. Dia harus tulus meminta maaf dengan kesadaran serta tidak akan mengulanginya lagi. Sebab, untuk kalangan Islam tertentu, mereka punya record, ternyata ucapan di Kepulauan Seribu itu bukan yang pertama,  tapi sudah kesekian kalinya,” katanya.

Angga Sukmawijaya | Bram Setiawan | nasional.tempo.co

din-syamsuddin-terima-penghargaan-dari-duta-besar-jepang

Din Syamsuddin Terima Penghargaan dari Kemlu Jepang

Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom

Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom

Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendapat Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang. Penghargaan itu diberikan oleh Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki di kediaman Dubes Jepang di Jl Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Penghargaan ini diberikan kepada individu atau lembaganya yang telah berkontribusi dalam hubungan Jepang dengan negara sahabat,” kata Tanizaki dalam sambutannya pada Jumat (30/09/2016).

Tanizaki menilai Din Syamsuddin berkontribusi dalam menjelaskan Islam kepada masyarakat dan pemerintah Jepang. “Bapak Din Syamsuddin beberapa kali berkunjung ke Jepang dalam kegiatan yang memberi pengertian tentang Islam. Bapak Din Syamsuddin berperan besar memberi pengertian Islam di Jepang, terutama terkait penyediaan makanan halal,” kata Tanizaki.

Din menjadi Presiden Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) yang berpusat di Tokyo, Jepang. Organisasi ini terdiri dari 22 negara Asia.

Din Syamsuddin berterima kasih kepada pemerintah Jepang atas penghargaan yang diberikan kepada dirinya. Mantan Ketua MUI ini memuji harmonisasi di Jepang yang merupakan nilai dalam Islam.

“Jepang meski menghayati nilai Shinto tapi ada yang menganut Kristen Katolik Budha. Tapi sejauh yang saya ketahui sangat harmonis tidak ada masalah,” kata Din.

“Kami melihat Islam di Jepang. Sementara kami bertemu orang Islam di Indonesia. Kehidupan masyarakat Jepang sesuai dengan Islam. Kebersihan, kedisiplinan waktu. Semua adalah ajaran Islam,” Sambung Din Syamsuddin.

(tor/tor)

Arief Ikhsanudin – detikNews
img-20160921-wa0012

Interfaith leaders committed to peace at Assisi summit

Muslim, Jewish, Christian and Buddhist religious leaders applauded the “Spirit of Assisi” in interreligious meetings launched by Pope St. John Paul II thirty years ago in the Italian hill town. At the conclusion of a four day peace summit of interfaith leaders in Assisi, representatives who addressed the gathering thanked Pope Francis for, in the words of the Muslim representative from Indonesia, “his endless commitment for peace.” Pope Francis arrived in Assisi Tuesday morning to attend the final day of the meeting, organized by the Sant Egidio lay community.

img-20160921-wa0012Din Syamsuddin, Chairman of the Advisory Council of the Indonesian Council of Ulama, expressed “high appreciation” to the lay Community of Sant’Egidio for “having kept alive the spirit of Assisi” by organizing the event each year. Noting that Indonesia is the world’s most populous Muslim country, Chairman Syamsuddin said the cooperation “has brought concrete fruits of peace such as our common work in interfaith dialogue, peace education among youth, peace process and conflict resolution in Mindanao, South Philippines.”

Violent extremism in the name of religion is an abuse of religion

The gathering each year has helped moreover, he added, “to materialize our common ideals for peaceful coexistence and collaboration. To say, and to show, with concrete actions, that violent extremism in the name of religion is indeed misuse and even abuse of religion. Never violence can use the name of religion, never!”

The Spirit of Assisi, he insisted, “is the true dialogue of life that should be continued for the sake of our world,” and he added, “we want to strengthen our commitment for this noble cause. Let’s walk together in unity and diversity on the path to peace.”

Jewish Rabbi: despite diversity, it is possible to become friends and live in peace

In his remarks, Rabbi Brodman, Chief Rabbi of Savyon, Israel, recalled his own childhood at a Nazi concentration camp, and his frequent talks to young people today “because [he] who does not know history is condemned to repeat it.” The Spirit of Assisi, he affirmed, “is the best example for humility and holiness and it is the answer to the tragedy of the Shoah and of every war.”
In Assisi, he stressed, “we say to the world that it is possible to become friends and to live together in peace, even if we are different.” With the courage of dialogue, he said, conflicts can be prevented and a human world created “where everybody can recognize in others the image of God.”

Anglican Archbishop: listen, eat, come and trust

In an ecumenical prayer ceremony in Assisi, the Archbishop of Canterbury, Justin Welby reflected on the misconception in today’s world that money makes one rich: “We think ourselves rich. Our money and wealth is like the toy money in a children’s game: it may buy goods in our human economies which seem so powerful, but in the economy of God it is worthless. We are only truly rich when we accept mercy from God, through Christ our Saviour.”
And, he offered this consideration about Europe: “The greatest wealth in European history has ended in the tragedies of debt and slavery. Our economies that can spend so much are merely sandy foundations. Despite it all, we find dissatisfaction and despair: in the breakdown of families; in hunger and inequality; in turning to extremists. Riddled with fear, resentment and anger, we seek ever more desperately, fearing the stranger, not knowing where to find courage.”
God, he said, “offers wealth that is real and will bring satisfaction.” In order to receive God’s mercy, one must listen to the “most helpless and the poorest;” eat “above all in the Eucharist, in sharing the body and blood of Christ;” come to the Lord and trust in His mercy. “When we receive mercy and peace,” he said, “we become the bearers of mercy and peace.”

Ecumenical Patriarch Bartholomew I: need for examination of conscience

In his remarks, the Patriarch Archbishop of Constantinople said peace “needs a few cornerstones to uphold it even when it is endangered.”

“There can be no peace without mutual respect and acknowledgment,” he added. “There can be no peace without justice; there can be no peace without fruitful cooperation among all the peoples in the world.”
He also said peace comes from “mutual knowledge and cooperation”, and spoke of the need for the leaders gathered in Assisi to revive these.

“We need to be able to ask ourselves where we may have been wrong, or where we have not been careful enough; because fundamentalisms have risen, threatening not only dialogue with others, but even dialogue within our own selves, our very own consciences. We have to be able to isolate them, to purify them, in the light of our faiths, to transform them into richness for all,” he said.

Buddhist priest: prayers and dialogue a “shortcut to peace”

91 year old Koei Morikawa Tendaizasu, Supreme Priest of the Tendai Buddhist Denomination of Japan described being able to pray with world religious leaders at these interfaith meetings as “one of the most joyous occasions” of his life.

“History has shown us that the peace attained by force will be overturned by force,” he observed. “We should know that prayers and dialogue are not the long way but the shortcut to peace…We cannot, however, overlook the current world movements which separate dialogue from unity and cooperation and demand isolation and power.”
“In order to create a world with virtue where abhorrence exists and with love where hatred exists, we clergy must pray together hand in hand and continue to do our very best.”

Victim of Syrian war: Before, there was no difference between Christians and Muslims

One of the many victims of conflict attending the summit, Tamar Mikalli described being heartbroken when saying the name of her home city of Aleppo, Syria.

“I remember my many Muslim and Christian friends. Now distinctions are made between Christians and Muslims, but before the war there was no difference. Everyone practiced his or her own religion, in a land that formed a mosaic through different cultures, languages and religions.”

“When the heavy bombings were close to our houses,” she said, “we met with our neighbours, sharing bread and water, the most precious goods that go missing during wartime. We encouraged each other and prayed.” She explained how she and her family escaped to Lebanon and then finally were given refuge in Italy where they are doing their best to integrate, and asked for prayers “for peace and love to return to Syria and all over the world.”

Archbishop of Assisi: need for a “world-scale policy of brotherhood”

Archbishop of Assisi, Domenico Sorrentino, described the interfaith summit as offering “a spirit of prayer, understanding, and peace that aims at being an answer in a world darkened by many wars. Wars that sometimes, improperly, even blasphemously and in satanic ways, weave religious banners.”

Addressing Pope Francis, Archbishop Sorrentino said, “during this year…you have taught us to live this culture of peace as the culture of mercy. That is a culture of love, capable of caring, of being moved, and of forgiving, according to the Evangelical beatitude: “Blessed are the merciful, for they will be shown mercy”.

By practicing and testifying to our religious beliefs and by respectfully listening to those of others during such meetings, he said, “we have experienced true friendship.”

“But we need to go further. Our friendship must turn into a contribution for a world-scale policy of brotherhood.”
“Is it possible,” he asked, “for humanity to perceive itself as one single family? We believers think it is possible. This is the motive for our work, while we search for what unites us together and disregard what divides us.”

Source: Vatican Radio

img-20160921-wa0013

Pope, Refugees and Religious Leaders Pray for Peace

By PAOLO SANTALUCIA AND FRANCES D’EMILIO
ASSOCIATED PRESS ASSISI, Italy — Sep 20, 2016, 2:50 PM ET

img-20160921-wa0013Pope Francis met with war refugees and religious figures on Tuesday in Assisi, the Italian hometown of the tolerance-preaching St. Francis, for a day of prayers for peace, openness toward refugees and calls for religions to marginalize fundamentalism.

He lamented in a prayer service in St. Francis Basilica that refugees from conflicts often receive “the bitter vinegar of rejection.”

“Who listens to them? Who bothers responding to them?” Francis said. “Far too often, they encounter the deafening silence of indifference, the selfishness of those annoyed at being pestered, the coldness of those who silence their cry for help with the same ease with which television channels are changed.”

Throughout his papacy, Francis has decried those who turn their backs on those fleeing wars and poverty.

Orthodox leader Bartholomew I, the Ecumenical Patriarch of Constantinople, exhorted fellow participants to work to isolate fundamentalisms, which threaten “our very coexistence,” from their religions.

img-20160921-wa0012A Muslim speaker, Din Syamsuddin, president of the Indonesian Council of Ulema, lamented that lack of peace in the world is expressed in injustice, terrorism and other evils, and that some groups use the name of Islam to carry out violent acts.

Francis told participants: “Peace alone is holy, not war!”

Later, the names of countries where war or other violence is raging were read aloud, in alphabetical order, with a tall, slender candle lit for each place. Places cited included Syria, Yemen, Nigeria, Mexico, Ukraine and Mindanao in the Philippines.

Participants signed an appeal to the world’s leaders to eliminate the “motives” of war such as greed for power and money, including in the arms business, and the thirst for vengeance.

Earlier, after chatting individually with each of dozens of participants, Francis dined with them in the Franciscan convent. The diners included 12 refugees from war and conflicts in Nigeria, Eritrea, Mali and Syria.

At the end of the day, an Armenian woman from the besieged Syrian city of Aleppo addressed the participants. Tamara Mikalli said that when she pronounces the name of her city her “heart tightens.” She recounted that she fled with her family to Lebanon after their house was bombed and reached Italy thanks to a “humanitarian corridor” that saw Syrian refugees flown from Lebanon.

Another woman, from Eritrea, identified only as Enes, recounted that during lunch the pope asked each of the refugees how they reached Italy. “I told him I made a voyage in boat, navigating in the Mediterranean after crossing the desert,” the Italian news agency quoted her as saying.

Still another participant in Assisi was a young girl, identified only as Kudus, who had already met the pope. She was one of 12 Syrian refugees who flew to Italy with the pontiff from Lesbos, the Greek island where thousands of refugees landed after fleeing across the Mediterranean on smugglers’ boats.

Christians, including the pope, prayed in the basilica, while those from other religions, including Jews, Muslims, Hindus, Buddhists and others, prayed elsewhere in the town. For centuries, Assisi has drawn admirers of the saint who abandoned family wealth for an austere existence of preaching tolerance.

Flanking the pope in the basilica was the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, who decried how despite much wealth, people in Europe experience “dissatisfaction and despair, in the breakdown of families, in hunger and inequality, in turning to extremists.”

Earlier this week, Pope Francis urged people worldwide to pray on Tuesday for peace, whenever they could.

Francis took his papal name from the saint who was born in the Umbrian hill town, where Franciscans from the religious order founded by the medieval saint care for the basilica and its renowned artworks. St. John Paul II established the inter-religious prayer gathering in Assisi in 1986.

———

Frances D’Emilio reported from Rome | AbcNews

din syamsuddin - cdcc

Din Syamsuddin Minta Kewarganegaraan 177 Calon Haji tak Dicabut

din syamsuddin - cdccYogyakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap status kewarganegaraan 177 calon haji asal Indonesia yang tertangkap menggunakan paspor palsu di Filipina tidak dicabut.

“Negara harus melihat mereka sebagai korban, maka jangan serta-merta paspor mereka dicabut karena sudah berpaspor dan berkewarganegaraan lain,” kata Din saat ditemui di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin, 29 Agustus 2016.

Menurut Din, dengan menempatkan mereka sebagai korban penipuan, Pemerintah justru perlu melakukan upaya diplomasi secara maksimal. Filipina sebagai negara anggota ASEAN, menurut dia, akan mengerti karena mereka bukan pelaku penipuan. “Mereka adalah korban yang tertipu dan ditipu yang harus segera dipulangkan,” ucapnya.

Kementerian Agama, menurut dia, perlu melakukan pembenahan besar-besaran terhadap manajemen pemberangkatan haji sebab kasus penggunaan paspor negara lain untuk berangkat haji bukan kali pertama terjadi. “Sungguh memprihatinkan, kasus semacam ini terulang kembali. Harus dicari secara serius faktor penyebab secara jeli. Ini berhubungan dengan manajemen haji yang dari waktu ke waktu harus diperbaiki,” tuturnya.

Din menyadari pengelolaan haji memang tidak mudah karena harus mengurusi ratusan ribu calon haji setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu melibatkan ahli serta organisasi masyarakat Islam.

“Dari dulu saya mengusulkan agar pengelolaan haji tidak menutup diri menggunakan jasa dari ormas Islam, apalagi calon haji banyak yang berasal dari ormas Islam,” ucapnya.

Agar kejadian serupa tidak terulang ia berharap pemerintah menindak tegas agen-agen travel haji dan umrah yang terlibat dalam pemalsuan paspor itu. “Orang-orang penting di dalamnya jangan dibolehkan lagi mendirikan PT, karena nanti akan bisa ganti nama saja,” katanya.

Selain itu, Din berharap agar pengelola haji tidak memberikan kesempatan lagi bagi masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji mendaftar kembali. Sebab persoalan daftar tunggu haji yang saat ini telah mencapai 20 tahun, juga menjadi faktor dimanfaatkan oknum tertentu untuk memeroleh keuntungan.

“Mereka yang ingin menunaikan haji lagi bisa diarahkan untuk menunaikan ibadah umrah saja. Umrah bisa dilakukan berkali-kali,” ujarnya.***

Oleh: Wilujeng Kharisma | Pikiran Rakyat

din-syamsuddin_wpf5_2

Wacana Sekolah Sehari Penuh Perlu Dipertimbangkan

din-syamsuddin_wpf5_2

Doc. WPF5, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Yogyakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, program sekolah sehari penuh yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi perlu dipertimbangkan untuk memajukan kualitas pendidikan nasional.

“Sesungguhnya gagasan Mendikbud perlu dipertimbangkan. Jangan apriori dengan langsung menolak atau menerima,” kata Din di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (27/8/2016), seperti dikutip Antara.

Din berpendapat bahwa penggunaan istilah “full day school” sesungguhnya terlalu berlebihan.

Menurut dia, Mendikbud seyogianya cukup menggunakan istilah penambahan alokasi waktu sekolah.

“Mungkin istilahnya agak didramatisasi saja. Karena tidak mungkin sekolah dari jam enam sampai jam enam lagi,” kata dia.

Jika maksudnya untuk penambahan waktu sekolah, menurut Din, gagasan itu patut dipertimbangkan.

Menurut dia, banyak lembaga pendidikan yang sukses menerapkan metode pendidikan yang padat dan berisi, termasuk di lingkungan Muhammadiyah dan non-Muhammdiyah.

Tribun-Medan.com

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Sikap Din Syamsuddin Soal Materi Bahaya Rokok dan Full Day School

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Yogyakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin sepakat bila bahaya rokok dimasukkan dalam materi pelajaran di sekolah dasar (SD dan SMP).

Din mengatakan seyogianya hal itu menjadi materi atau konten dari proses belajar mengajar, karena   penanaman  nilai-nilai pada pendidikan dsar itu itu akan lebih efektif dibanding bila sudah dewasa.

“Karena rokok itu hal yang negatif, apalagi bagi anak,” katanya kepada wartawan usai memberikan ceramah  umum dengan tema “Menumbuhkan Kecendekiawanan dan Membangun Inovasi Gerakan Kaum Muda Berkemajuan” pada acara Muktamar Nasyiatul Aisyiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (27/8).

Lebih lanjut Din menegaskan jika bangsa Indonesia mau maju ke depan,   harus banyak belajar dan banyak waktu untuk pendidikan nilai.

Din berpendapat, pendidikan nilai tersebut di Indonesia sekarang terlalu longgar. Lemahnya watak bangsa karena pendidikan nasional belum mengambil bentuk atau kurang berorientasi pada pendidikan nilai, melainkan banyak pengajaran.

“Pendidikan nilai ini penting yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai, karakter dan watak,” katanya. Dalam konteks revolusi mental dan pendidikan karakter bangsa harus ditekankan pendidikan nilai, imbuhnya.

Terkait gagasan full day school, Din menyarankan perlu pertimbangan dan persiapan yang matang. Tidak boleh langsung secara umum, melainkan perlu penyiapan infrastruktur, sarana, prasarana , guru dan ini akan berhubungan dengan anggaran .

Mungkin pendidikan di kalangan tertentu yang sudah bagus setelah pulang sekolah ada TPA, diniyah dan sebagainya yang sebetulnya sudah menerapkan fullday school yang dimaksud, tapi tidak diselenggarakan oleh pemerintah.  ‘’Karena itu pesan saya jangan apriori menolak dan menerima, melainkan mari dibahas bersama,’’ kata dia.

Din menangkap niat baik Menteri Pendidikan dan Budaya  yang dimaksud sebagai full day itu maksudnya menambah alokasi waktu 2-3 jam setelah pelajaran di sekolah untuk pendidikan watak Hal itu patut untuk dipertimbangkan. “Jangan apriori menolak dulu, melainkan dipelajari dulu kenaikan dan keburukannya,’’jelas dia.

Menurut dia, kalau full day itu didramatisir. Sesesungguhnya pendekatan belajar secara intensif pada kondisi ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan dan berhasil serta bermanfaat.

Seperti halnya  di lingkungan umat Islam, baik Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah. ‘’Apalagi jika dikaitkan pesantren,  saya dulu belajar 24 jam  yakni full and night school,’’ tutur alumni Ponpes Gontor Ponorogo ini.

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Nasih Nasrullah | Republika.co.id
istanbul-600x337

Muslim leaders tell petropowers to lead on climate change

istanbul-600x337

The Islamic declaration was issued at a summit in Istanbul (Flickr/Christopher L.)

Islamic declaration on climate change says rich and oil producing states must lead according to religious principles

By Megan Darby

Islamic leaders from 20 countries issued a declaration on climate change at a summit in Istanbul on Tuesday.

They called on the world’s 1.6 billion Muslims to protect the world’s equilibrium, or mīzān, in line with religious teaching.

That meant phasing out greenhouse gas emissions “as soon as possible”, they said, shifting away from fossil fuels to clean sources of energy.

In a pointed message to the Islamic petropowers of the Middle East, they added well-off and oil producing nations should lead the way.

Drawing on Islamic texts, the declaration highlights the duty of Muslims to act as stewards of Allah’s creation.

It ends with a quote from the Qur’an:

“Do not strut arrogantly on the earth
“You will never split the earth apart
“Nor will you ever rival the mountains’ stature”

Qur’an 17: 37

The declaration was finalised after a day of speeches and discussions between more than 60 participants and organisations. Signatories include the grand muftis (top religious law officials) of Uganda and Lebanon.

Din Syamsuddin, chairman of the Indonesian Council of Ulema, summed up the message: “The climate crisis needs to be tackled through collaborative efforts, so let’s work together for a better world for our children, and our children’s children.”

Interspersed with quotes from the Qur’an, the document sets out demands on political and business leaders, as well as ordinary Muslims.

Rich and oil states should phase out their emissions “no later than the middle of the century” and provide “generous” support to help the poor go green, it says.

IMF: Saudi Arabia should rely less on oil

The remarks throw down a challenge to Islamic countries like Saudi Arabia, which in protecting its oil interests is often seen as obstructive to the climate agenda.

Ebrahim Rasool, former ambassador from South Africa to the US and founder of the World for All Foundation, told RTCC religious values trumped those interests.

“That is the very important reason that it is a theology-founded declaration, so it can appeal to the higher sensibilities within our oil producing states,” he said.

“It tries to ring the bell of urgency with them… to start preparing for a post-oil economy.”

“We need to put the narrative in the common language of the people” – Nana Firman, Greenfaith

Framing the climate challenge through an Islamic lense is also important for action on the ground, according to Nana Firman, environmental campaigner and Greenfaith fellow.

Working for WWF in Indonesia to help rebuild communities after the 2004 tsunami, Firman found top-down strategies failed because they did not fit with the Islamic traditions of the Aceh people. She advocated for a more tailored approach.

“We need to put the narrative in the common language of the people,” she told RTCC.

Talking about sustainability or carbon emissions, “people could care less,” she said. “But when we put it in a narrative based on religious teaching, they realise there is a direct connection to them.”

Many Muslims live in parts of the world that are particularly vulnerable to climate change, like Bangladesh and parts of sub-Saharan Africa.

Abdulkadir Balonde, chairman of the Ugandan Supreme Muslim Council, sees it as a pastoral duty to protect his flock from such impacts.

“Our country is being affected severely by floods and landslides,” he told RTCC. “As a leader to a community, I have to put in some effort to see that each and everyone is well educated about how to protect the soil, the air and the water.”

Analysis: After Pope’s plea, what do other faiths think on climate?

It echoes a landmark intervention by Pope Francis in June, when he issued an encyclical calling on the world’s 1.2 billion Catholics to support urgent action on climate change.

Cardinal Peter Turkson, who was heavily involved in drafting the encyclical, welcomed the initiative from his Islamic counterparts.

He said: “It is with great joy and in a spirit of solidarity that I express to you the promise of the Catholic Church to pray for the success of your initiative and her desire to work with you in the future to care for our common home and thus to glorify the God who created us.”

The UN’s top climate offical, Christiana Figueres, agreed Islam’s teachings could provide guidance on the right action to take.

“A clean energy, sustainable future for everyone ultimately rests on a fundamental shift in the understanding of how we value the environment and each other,” she said.

 

dsc_0665

Din Syamsuddin Dapat Penghargaan dari Pemerintah Jepang

dsc_0665

Prof. Dr. M. Din Syamsuddin (Doc. CDCC)

JAKARTA — Ketua Umum Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin mendapatkan Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang 2016. Dari keterangan pers yang diterima, penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang 2016 diberikan kepada 142 individu dan 31 organisasi di seluruh dunia.

Di antara para penerima penghargaan itu, terdapat dua orang penerima penghargaan atas jasa yang terkait dengan hubungan Jepang dan Indonesia. Din Syamsuddin memperoleh penghargaan dari Pemerintah Jepang tersebut atas jasanya memberikan sumbangsih dalam peningkatan hubungan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia.

Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang dalam bentuk surat penghargaan dan cenderamata akan diserahkan kepada Din Syamsuddin oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki dalam waktu dekat di Denpasar, Bali.

Selain Din Syamsuddin, satu orang lainnya yang menerima Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang 2016 terkait peningkatan hubungan Indonesia-Jepang adalah Tsuneo Sengoku. Dia merupakan pemilik, pelatih dan kepala Sengoku International Judo Hall yang dinilai berjasa dalam mempromosikan Judo di Indonesia.

Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang dianugerahkan untuk menghormati para individu dan organisasi yang dinilai telah memberikan sumbangsih luar biasa.

Penganugerahan itu juga bertujuan agar setiap lapisan masyarakat di berbagai negara lebih memahami, mendukung, dan aktif melakukan kegiatan di berbagai bidang dalam rangka peningkatan hubungan masyarakat internasional, serta memberikan sumbangsih besar terhadap peningkatan hubungan persahabatan dengan Jepang.

Red: Esthi Maharani | Republika.co.id
Sumber : antara
din-syamsuddin-tito

Din Syamsuddin Daulat Kapolri jadi Anggota Muhammadiyah

din-syamsuddin-titoJakarta: Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendaulat Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai anggota baru Muhammadiyah. Din merasa sosok Tito senafas dengan perjuangan Muhammadiyah.

“Baru sekali datang ke (Gedung Pusat Dakwah) Muhammadiyah, kita daulat beliau sebagai anggota Muhammadiyah,” kata Din dalam acara Silaturrahim Idul Fitri 1437 Hijriah Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Din mengatakan Kapolri terdahulu Jenderal Badrodin Haiti merupakan anggota Muhammadiyah berdasarkan biologis. Sementara itu, Jenderal Tito Karnavian adalah anggota ideologis. “Kita angkat beliau berdasarkan intelektualitas dan rasionalitasnya,” ucap Din.

Din menyambut baik semangat Kapolri membangun kemitraan yang lebih strategis dengan Muhammadiyah. Din berharap kemitraan itu dibangun tidak berdasarkan basa-basi belaka.

“Muhammadiyah itu menganut amar ma’ruf, nahi munkar. Kalau kritis kepada Polri, BNPT, Densus 88, itu mohon dipahami manivestasi cinta Muhammadiyah. Cinta sejati adalah yang tak segan-segan mengkritik kekasihnya. Kalau diam saja, itu cinta basa-basi. Cinta palsu. Muhammadiyah cinta sejati,” kata Din.

Din sempat menyitir Alquran, Surat Alquraisy. Menurut Din, kemitraan Muhammadiyah dan Polri itu harus berangkat dari surat itu. Terutama ayat 3 dan 4.

“Pertama, falya’budu rabba haadzal bait. Maka sembahlah Tuhan. Harus ada peningkatan keagamaan, peribadatan dan aspek ruhani bangsa berdasarkan agama. Jangan sampai ada warga negara yang tidak beribadat kepada Tuhan. Tetaplah konsisten dengan sila pertama,” kata Din.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan termasuk pilar pendiri bangsa Indonesia ikut fokus memperjuangkan itu. Din mengatakan, penghambaan kepada Tuhan harus benar-benar sesuai esensinya. Bukan sebatas rutinitas belaka. “Kedua, alladzi atha’amahum min juu‘. Yang memberi makanan kepada untuk menghilangkan lapar,” kata dia.

Dalam konteks kemodernan, Muhammadiyah turut serta membantu perjuangan bangsa ini mewujudkan kesejahteraan bagi segenap tumpah darah Indonesia. “Yang ketiga, wa aamanahum min khauf. Yang mengamankan mereka dari ketakutan. Pertama dan kedua, itu (di antaranya) core business Muhammadiyah. Yang ketiga, core business Polri,” ucap dia.

Din menekankan, apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak harus semata-mata bertumpu pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Semuanya harus mengacu dan bertumpu pada penghambaan kepada yang maha kuasa.

Tentunya penghambaan kepada Tuhan secara utuh. Penuh penghayatan bahwa hamba kepada Tuhannya. Bukan sekadar rutinitas belaka.

Sebab, lanjut Din, fakta banyaknya manusia tetap melakukan kejahatan, padahal mereka beragama. Itu terjadi lantaran tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Din mengimbau agar seluruh warga negara beribadah dengan penuh penghayatan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan permohonaan maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan Polri. Haedar merasa spesial dengan kunjungan perdana Tito menghadiri undangan organisasi sejak menjadi Kapolri.

“Percayalah, Muhammadiyah akan bersama bapak. Kalau di sana-sini memberi masukan, ini bentuk kecintaan kita,” tandas dia.

M Rodhi Aulia | YDH | Metrotv.news