Foto by: Indra Akuntono

Jokowi-JK Hadiri Pernikahan Putra Din Syamsuddin

Foto by: Indra Akuntono

Foto by: Indra Akuntono

JAKARTA, — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pernikahan putra mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Cilandak, Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Jokowi hadir didampingi Ibu Iriana dan Kalla juga didampingi Ibu Mufidah.

Jokowi yang mengenakan setelan jas tiba di lokasi sekitar pukul 11.55 WIB, sedangkan Kalla tiba lebih dulu beberapa menit sebelumnya.

Putra Din, Farasandi Fidinansyah (Andi), menikah dengan Tasya. Andi adalah putra pertama Din dari almarhum istri pertamanya, Fira Branata.

Dalam acara pernikahan itu, hadir juga tokoh lainnya, seperti mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DKPP Jimly Asshidique, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Penulis : Indra Akuntono
Editor : Caroline Damanik

Sumber: KOMPAS.com

Din Syamsuddin

Umat Islam Boleh Ucapkan Selamat Natal

Din SyamsuddinJakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan umat Islam boleh saja mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Nasrani, yang akan merayakan Natal pada 25 Desember ini. “Silakan saja jika memang ada keperluannya,” katanya saat ditemui di kantor MUI pada Rabu, 23 Desember 2015.

Bagi Din, mengucapkan “Selamat Natal” tak jadi masalah asalkan tidak melibatkan keyakinan. “Itu bersimpati sebagai sesama manusia,” ujar mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu.

Namun, kata Din, bukan berarti kaum muslim boleh mengikuti perayaan Natal. Din menganggap, dalam perayaan Natal, terdapat ritual keagamaan yang kental. “Maka, enggak akan kurangi toleransi juga kalau enggak masuk wilayah itu,” tuturnya.

Din menambahkan, toleransi adalah pengakuan bahwa bangsa Indonesia itu majemuk dan kesediaan hidup bersama sebagai saudara sebangsa. “Pakai hati.”

Ihwal pemakaian atribut yang terkait dengan perayaan hari raya keagamaan tertentu oleh umat beragama lain, Din menganggap hal itu bukanlah bentuk toleransi. “Saya tidak setuju dalam rangka hari raya keagamaan diminta pakai atribut,” ujar Din, yang kini menjabat Ketua Muhammadiyah Ranting Pondok Labu.

Menurut Din, terkadang ada perusahaan yang memaksa karyawannya memakai atribut yang identik dengan agama tertentu ketika hari raya tiba. Ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sensitif. “Pengusaha bisa tahan diri, jangan memaksa karyawannya,” ucapnya.

DIKO OKTARA

din syamsuddin - cdcc

Ingatkan Media Massa untuk Terus Kawal Sidang Etika Setya Novanto

din syamsuddin - cdccYOGYAKARTA – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta media massa terus mengawal sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait kontrak karya PT Freeport.

“Pers jangan kemudian dialihkan ke pertanyaan yang lain karena nanti mengalihkan perhatian,” kata Din Syamsuddin di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (12/12/2015).

Menurut dia, kasus tersebut perlu terus mendapat perhatian publik sebab secara langsung maupun tidak, akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah melibatkan ketua DPR dan pihak-pihak lainnya.

“Harus dibongkar sebongkar-bongkarnya karena ini menyangkut etika para elite yang tentu membawa pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Din khawatir apabila kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut tidak lagi mendapatkan perhatian publik, maka penyelesaian akhir kasus itu berpotensi hanya ditempuh melalui kompromi politik.

“Jangan dianggap remeh, saya tidak tahu (akan diselesaikan melalui jalur politik atau tidak), tapi ini peringatan kita,” kata dia.

Selanjutnya, agar kasus itu tidak berhenti melalui proses politik, Din juga mengusulkan agar kasus itu dapat diteruskan ke jalur hukum baik melalui kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mengusulkan ini diteruskan ke jalur hukum. Jangan sampai terjadi penyelesaian secara politik, ‘kongkalikong’ karena itu akan dicatat oleh rakyat,” kata Din.

Setelah memanggil Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, serta ketua DPR Setya Novanto, MKD memutuskan akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan serta pada pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Senin (14/12/2015).

Kompas.com

DT_437122_620

Donald Trump Kian Lama Kian Menggelikan

DT_437122_620Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin menyebut wacana bakal calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump soal pelarangan Muslim masuk ke Amerika Serikat menggelikan seperti lelucon.

“Ini menggelikan ada seseorang di era modern ini, era globalisasi ini, begitu sempit pikirannya dan ingin melarang sebagian orang memasuki Amerika,” kata Din di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, cara pandang Trump ini sangat sempit di saat banyak pihak membuka diri dalam keberagaman, dan sikapnya tidak bisa diterima dunia.

Trump mengeluarkan pernyataan itu setelah terjadi penembakan massal oleh suami-istri Muslim di San Bernardino, California, Amerika Serikat.

Miliuner dan mantan bintang reality show televisi ini memang dikenal dengan retorika-retorikanya yang rasis dan anti-Islam.

Tempo.CO

freeport21

Serukan ‘Jihad Konstitusi’ soal Freeport

freeport21Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Din pun menyerukan ‘jihad konstitusi’ terhadap Freeport, termasuk soal pembagian saham Freeport yang dinilai tak adil.

“Ketidakadilan sering terjadi karena watak kapitalisme global itu individualisme, mau untung sendiri,” kata Din kepada CNN Indonesia di Jakarta.

Ketidakadilan soal Freeport ini disebut Din mengabaikan Pasal 33 UUD 1954 yang mengamanatkan kesejahteraan merata bagi rakyat.

Ayat 2 pasal tersebut berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Semenyata ayat 3 pasal yang sama berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Wakil Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Budha Indonesia, Philip K Widjaja, mengatakan kasus Setya Novanto harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan soal Freeport Indonesia.

Selasa pekan ini, sejumlah elemen berdemonstrasi di depan kantor pusat PT Freeport Indonesia, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Mereka terdiri dari komunitas pemuda, mahasiswa, guru, dan seniman yang menamakan diri sebagai Front Nasionalisasi Freeport (FNF).

FNF menuntut pemerintah menasionalisasi aset negara yang dikuasai Freeport.

CNN Indonesia 

Professor Dr. Din Syamsuddin in Kuala Lumpur. (Photo Soure: G25 Malaysia Facebook)

Muslims Should Focus on Substance Rather than Formality

The former chairman of Muhammadiyah, Din Syamsuddin argues that Muslims should focus more on Islamic substantive ethical values, rather than the associated formal and legal forms.

Professor Dr. Din Syamsuddin in Kuala Lumpur. (Photo Soure: G25 Malaysia Facebook)

Professor Dr. Din Syamsuddin in Kuala Lumpur. (Photo Soure: G25 Malaysia Facebook)

Kuala Lumpur, GIVnews.com – Professor Dr. Din Syamsuddin has spoken in a Public Forum on Islam in Constitutional Democracy in Kuala Lumpur last Sunday (6/12). The former Chairman of Muhammadiyah began his keynote address by emphasizing that Indonesia is not a theocratic nation nor a secular state.

“Indonesia is a Pancasila state”, he told the forum. Indonesia is based on the five principles of Pancasila that is in accordance with the Islamic ethical values.

Indonesia’s Muhammadiyah, one of largest Islamic organisations in the world which Din led for 10 years from 2005 to 2015, has put forward the concept of Indonesia, a Pancasila state as Darul ‘Ahdi Was Syahadah. The term refers to a nation that is based on consensus and testimony. Din said that Muslims should implement Islamic values within the framework of the state.

Pak Din also told the forum that Muslims and Muslim countries should focus more on Islamic substantive ethical values, rather than the associated formal and legal forms. It is argued that the Islamic values of ‘adaalah (justice), amanah (trust), musyawarah (consultative) and others need to be brought in when interpreting and implementing the constitution regardless the type of the governmental structure.

The scholar who has set up the Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) in Jakarta also shared his impression when visiting Japan recently. Pak Din concluded that Japan is somehow more Islamic than some other Muslim nations.

The reason is because Japanese practiced the values of cleanliness, respect of time, discipline and honesty much more than other places.

“I found Islam in Japan, while I have only met Muslims in Indonesia,” he said.

The conference was organised by G25, a group of Malaysian retired high-ranking civil servants who have called for a rational discours on Islam in Malaysia and a return to the country’s constitutional provisions.

Before ending his speech, Pak Din proposed that G25, or any other group voicing moderation and progressiveness need to be organized so that it could win people’s minds and hearts and should not only be a group for elites in order to be effective.

Source: Global Indonesian Voices

http://www.globalindonesianvoices.com/23887/din-syamsuddin-muslims-should-focus-on-substance-rather-than-formality/

Doc. CDCC/WPF4

No call for an Islamic state in Quran, Indonesian Muslim scholar says

Doc. CDCC/WPF4

Doc. CDCC/WPF4

KUALA LUMPUR, Dec 6 ― The Quran does not call for the establishment of an Islamic state, a Muslim scholar from Indonesia said today amid rising Islamist movements across the world looking for a return to a caliphate.

Dr Din Syamsuddin, the chairman of the Indonesian Council of Ulama’s advisory council, claimed that Prophet Muhammad had merely created a social, not political system during his time.

“I couldn’t find any single verse from the holy Quran, prophetic tradition, with a clear cut explanation about the creation of an Islamic state,” Din told a forum by lobby group G25 here on Islam in a constitutional democracy.

“As I mentioned, the very idea of Islam during the time of Prophet Muhammad is to create an ‘al-ummah al-Islamiyah’, which is a religious community.

“It’s a social religious community, not a political religious community as interpreted by some Muslims,” added Din, who is also professor of Islamic political thought at the National Islamic University in Jakarta.

Din also added that instead of the form of a government, creating a society based on egalitarianism is more important.

PAS has been pushing for the creation of an Islamic state in Malaysia and recently renewed efforts to implement hudud, a controversial Islamic penal code that punishes theft with the amputation of limbs, in Kelantan.

Hardline Islamists Hizbut Tahrir, which seeks to establish a global caliphate, was also decreed “deviant” by Selangor on September.

By Boo Su-Lyn | Malaymail Online

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/no-call-for-an-islamic-state-in-quran-indonesian-muslim-scholar-says

Dinsyamsuddin-siaga bumi (4)

Kesepakatan Paris Tentukan Masa Depan Bumi

Dinsyamsuddin-siaga bumi (4)Ketua Dewan Pengarah Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin mengatakan bahwa Kesepakatan Paris akan menjadi penentu arah masa depan bumi dan seluruh mahluk di dalamnya, karena itu, semua pihak harus bergandengan tangan dan menghasilkan kesepakatan yang terikat hukum untuk menurunkan emisi untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak melebihi dua derajat celsius.

“Semua pihak sudah memiliki paradigma yang sama bahwa perubahan iklim bukan mitos tapi realitas. Dan sekarang yang perlu dilakukan adalah aksi nyata untuk masa depan bumi melalui kesepakatan bersama untuk menurunkan emisi,” kata Din di arena Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC/COP) ke-21 di Le Bourget, Paris, Perancis, Kamis.

Menurut Din, rentetan bencana yang terjadi karena perubahan iklim mulai dari gelombang panas yang melanda wilayah India, Mesir dan Pakistan, musim dingin yang panjang dan dampak lain, termasuk El Nino yang melanda Indonesia.

Karena itu, Din menilai bahwa satu hal yang harus disepakati di KTT Iklim Paris adalah pengembangan energi terbarukan sehingga pada 2050 bumi bersih dari emisi fosil atau minyak bumi dan batubara.

“Karena sumbangan emisi dari fosil ini sangat tinggi dan harus digantikan dengan energi terbarukan,”ujar Ketua Pengarah Yayasan Siaga Bumi ini.

Terkait pemakaian energi terbarukan, Din menambahkan bahwa dirinya akan menyampaikan petisi kepada Sekjen PBB tentang penghentian penggunaan fosil pada 2050.

Paradigma ekonomi hijau kata dia harus menjadi kesepahaman bersama sehingga diikuti dengan teknologi yang akan dikembangkan.

Tentang pidato Presiden Joko Widodo dalam “Leaders Event” yang memaparkan komitmen dan langkah mitigasi perubahan iklim, menurut Din perlu ditambahkan dengan mempertegas posisi Indonesia yang memiliki hutan luas yang menjadi paru-paru bumi.

“Kita memiliki hutan luas yang menjadi paru-paru dunia dan pemerintah juga perlu mempertegas apa yang sudah dan yang akan dilakukan untuk mengatasi emisi dari kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Sementara, memasuki hari ketiga konferensi, menurut Din masih berjalan datar. Belum ada isu hangat atau sesuatu yang kontroversial tentang langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari meja perundingan.

Meski demikian, lanjutnya beberapa negara mulai menunjukkan komitmen menurunkan emisi antara lain Kanada, Australia dan Tiongkok.

“Mungkin karena tahap negosiasi belum sampai puncak, tapi kita tetap berprasangka baik bahwa akan ada kesepakatan yang dilahirkan,”katanya.

Sementara pemerintah dan delegasi Indonesia masih melanjutkan proses negosiasi untuk perubahan iklim di yang berlangsung di Paris, Perancis sejak 30 November hingga 11 Desember 2015.

“Kesepakatan harus dicapai. Untuk keseimbangan dan keadilan sesuai dengan prioritas dan kemampuan nasional, tidak menghambat pembangunan nasional,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato dalam pertemuan “Leaders Event” di KTT Iklim ke-21 di Paris pada 30 November 2015 mengatakan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.

Presiden juga memaparkan sejumlah strategi untuk menurunkan emisi nasional, salah satunya membentuk Badan Restorasi Ekosistem Gambut, menerapkan moratorium dan revisi izin pemanfaatan lahan gambut. (Antara)

http://www.suara.com/news/2015/12/04/043500/din-syamsuddin-kesepakatan-paris-tentukan-masa-depan-bumi

RI involves informal negotiators at climate change meet

dinsyamsuddin-acrp-cdccThe Indonesian government is involving several informal negotiators, including diplomats and religious figures, to help it achieve a legally binding international agreement on emission reduction at the 21st UN Climate Change Conference in Paris.

Presidential Special Envoy for Climate Change Rachmat Witoelar said on the second day of negotiations in Paris on Wednesday that the informal negotiators play an important role in pushing other countries to accept Indonesias concept of climate change mitigation and funding scheme.

The non-formal negotiators include former foreign minister Hasan Wirajuda, Indonesian Ambassador to Russia Djauhari Oratmangun and member of the Steering Board of the Indonesian Ulemas Council (MUI), Din Syamsuddin.

“They have (good) experience and strong networks. Pak (Mr.) Hasan Wirajuda and Pak Din Syamsuddin have such skills,” he said.

The informal negotiators, along with some 60 formal negotiators of Indonesia, will work till this weekend to achieve what the country intends to at the 21st Conference of Parties (COP), he said.

As of now, Indonesia is still committed to preventing average global temperature from increasing 2 degrees Celsius above the pre-industrial average temperature, he said.

Member of MUI Advisory Board Din Syamsuddin had earlier said the commitments of the heads of government will become a deciding factor for the planets future.

“At this moment, there has been neither tranquility nor war as a result of environmental destruction,” he said.

He said all parties must try to stop environmental destruction and overcome climate change.

Indonesia belongs to top 10 most polluting countries and the rating will fearfully increase in the wake of the haze disaster following land and forest fires in Sumatra and Kalimantan, he said.

“But the government has committed itself to carry out mitigation activities, including in the forest and land management sector through peat ecosystem restoration and moratorium on the issuance of permits to use peat ecosystem,” he said.

Addressing the Leaders Event at Le Bourget, Paris, on Monday (Nov 30), Indonesian President Joko Widodo reiterated Indonesias commitment to reduce gas emissions by 29 percent in 2030 and by 41 percent with international assistance.

To achieve an agreement in Paris, he said, all parties must contribute towards mitigation and adaptation efforts.

Paris (ANTARA News)

DSC_0302

Penanggulan Kerusakan Ekosistem Dengan Pendekatan Agama

http://www.antaranews.com/berita/532577/din-sampaikan-penanggulan-kerusakan-ekosistem-dengan-pendekatan-agama