Posts

Doc. The 6th World Peace Forum

Din akui bahas Ahok dengan Jokowi

Doc. The 6th World Peace Forum

Doc. The 6th World Peace Forum

Jakarta – Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Din Syamsuddin mengakui membahas masalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meskipun hanya selintas saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

“Walaupun sangat selintas tadi kami diskusikan kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Ini beliau, sebagaimana sering diulang-ulang ,tidak mau mengintervensi proses hukum dan tidak akan melindungi dan oleh karena itu, ini harus kita percayai,” kata Din di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Din sendiri mengaku ingin mendalami tentang pernyataan Presiden yang sangat meyakinkan tersebut, yang meminta agar seluruh elemen masyarakat percaya pada proses hukum yang berkeadilan, cepat, transparan, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Din, hal itu baik karena penegakan hukum merupakan jalan keluar terbaik bagi masalah-masalah bangsa ini.

“Hukum adalah cara beradab untuk menyelesaikan masalah yang ada, untuk menghindari perilaku dan tindakan yang boleh jadi tidak beradab, maka harus kita dukung. Apalagi, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang menegakan supremasi hukum,” ujarnya.

Ia pun menimpali, “Tinggal sekarang persoalan yang ada ini berkeadilan atau tidak. Nah, ini yang menurut hemat saya, saya terima dari Bapak Presiden, dan itu satu keyakinan satu konfirmasi, maka biarlah ini berlanjut.”

Din, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa sikap dasar dari umat Islam yang diwakili oleh organisasi massa (ormas) Islam tersebut adalah formal dan sangat cinta kepada Tanah Air.

Selain itu, ia pun mengemukakan, mereka juga sangat cinta kepada bangsa dan negara serta sangat berwawasan kemajemukan, Bhineka Tunggal Ika.

Menurut dia, umat Islam sangat besar jasanya bagi kemerdekaan, bagi penegakan negara, dan itu tidak perlu dikhawatirkan.

“Justru kalau ada orang lain yang mengganggu, semacam menuduh umat Islam intoleran, ini mengusik rasa kesadaran batin mereka,” katanya.

Din mengatakan Presiden telah berjanji akan terus berkomunikasi dan bersikap dialogis dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya umat Islam.

“Pemerintah akan semakin memberikan perhatian untuk mengatasi kesenjangan khususnya dalam bidang ekonomi. Saya katakan kepada beliau kalau rakyat di lapis bawah yang mayoritas adalah umat Islam merasakan ada ketidakadilan, kesenjangan ekonomi. Ini yang mereka untuk bangkit bereaksi, dan itulah rakyat Indonesia jangan lihat itu sebagai umat Islam,” katanya.

Din juga menegaskan dalam pertemuan tersebut terkait adanya aktor politik yang cenderung memanfaatkan situasi terakhir bahwa ormas-ormas Indonesia akan berada di belakang atau di depan pemerintah untuk menolak segala niat yang tidak baik yang ingin merongrong kekuasaan pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi.

“Saya pribadi, saya enggak tahu persis baik NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam ini, sangat berwawasan konstitusional, maka akan menolak ada gelagat dan gejala yang ingin membelokkan dan membalikkan proses konstitusional lima tahunan bagi seorang presiden wakil presiden terpilih secara sah lewat proses demokrasi,” demikian Din Syamsuddin.

Editor: Priyambodo RH | Pewarta: Hanni Sofia Soepardi\

din-syamsuddin_wpf

Ahok Sudah Minta Maaf, Harus Dimaafkan

din-syamsuddin_wpfJakarta – Ketua Umum Inter-Religious Counsil (IRC) Indonesia Din Syamsuddin mengharapkan semua pihak memaafkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya yang memicu kontroversi di beberapa kalangan umat muslim. Din mengapresiasi langkah Ahok tersebut dan berharap tidak diulang lagi.

“Dia sudah minta maaf, harus dimaafkan. Meminta maaf sudah sangat baik dan jangan sampai terulang,” kata Din dalam konferensi pers bersama tokoh-tokoh lintas agama di kantor The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jalan Kemiri 24, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).

Dia sudah mewanti-wanti para calon kepala daerah untuk tidak memasuki wilayah sensitif seperti suku, agama, ras dan golongan dalam berkampanye. Pasalnya, pernyatan-pernyataan tersebut bisa menyulut perpecahan dan ketersinggungan.

“Saya sudah mewanti-wanti, agar tidak masuk wilayah yang sensitif. Kita harus tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai,” tandas dia.

Tekait proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, Din mengaku tidak mau ikut campur tangan. Menurut dia, hal tersebut merupakan otoritas dan kewenangan Bareskrim Polri untuk menyelidikinya.

“Penegakan hukum urusan negara, kami tidak masuk ranah itu. Negara harus hadir, jangan sampai terlambat karena bisa berdampak lebih buruk lagi,” pungkas Din.

Yustinus Paat/FMB | BeritaSatu.com

din-syamsuddin

Maafkan Ahok Tapi dengan Syarat

din-syamsuddin

Doc. Pergerakan Indonesia Maju (PIM)

Cendekiawan Muslim Din Syamsuddin menilai, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk kategori penodaan agama.

Din mengaku telah menonton video utuh pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu sebelum mengambil kesimpulan tersebut. Kendati begitu, Din mengimbau kepada semua pihak untuk tidak perlu membalas kekerasan verbal yang telah dilakukan oleh Ahok tersebut.

“Saya harus ingatkan sekali lagi, Islam harus memberikan maaf, tetapi dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Ahok. Harap kalimat saya ini jangan dipotong ya. Umat Islam harus memberikan maaf kepada kepada Ahok dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Gubernur DKI tersebut. Jadi, Ahok diberikan maaf dengan syarat,” kata Din di Nusa Dua, Bali, Rabu 12 Oktober 2016.

Inilah syarat yang diajukan Din. Ahok harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Sebab, itu telah menimbulkan reaksi di kalangan umat Islam di seluruh Indonesia.

Untuk permintaan maaf yang telah dilakukan Ahok, Din menilai hal itu dilakukan bukan atas dasar kesadaran diri. Ahok seperti masih belum menerima jika ucapannya itu ternyata sudah memasuki wilayah kesucian agama tertentu, dalam hal ini Islam.

“Seorang pemimpin siapa pun dia, tidak perlu masuk terlalu jauh di wilayah suci sebuah agama. Dan, ini dilakukan Ahok,” kata Din.

Persyaratan kedua yang mesti dilakukan Ahok adalah memberi jaminan untuk tidak mengulang hal sama di kemudian hari. Sebab, kata-kata yang dilontarkan Ahok saat bertemu warga di Kepulauan Seribu itu sering diucapkan Ahok di berbagai kesempatan berbeda.

“Saya harus mengklarifikasi hal ini dan saya tidak mau masuk ke hal yang politis. Kepada saya ditunjukkan rekaman lain yang dilakukan Ahok, bukan hanya di Kepulauan Seribu saja, tetapi sudah seringkali dilakukan di tempat lain,” ujar Din.

Din mengaku sudah berkali-kali mempelajari beredarnya tayangan video, baik yang sudah diedit, potongan editing, maupun rekaman video yang utuh atau yang belum diedit. Menurut Din, tidak bisa dipungkiri jika di sana terjadi pelecehan dan penistaan agama yakni kitab suci umat Islam. “Tetapi Islam memang harus memaafkan Ahok,” kata Din.

Persyaratan ketiga adalah proses hukum terhadap kasus ini harus tetap berjalan. Menurut Din, kasus ini bukan delik aduan, yang mewajibkan adanya aduan terlebih dahulu agar diproses lebih lanjut. Menurutnya, tanpa adanya aduan dari siapapun, kepolisian bisa memproses kasus ini.

“Memang berat bagi kepolisian untuk memproses kasus ini. Tetapi, mau tidak mau, harus dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merasa kitab sucinya dilecehkan dan demi menjaga kondusifitas dan keharmonisan umat beragama,” kata Din. (ase)

Oleh : Suryanta Bakti Susila, Bobby Andalan (Bali) | Viva.co.id

Din Syamsuddin

Soal Surat Al-Maidah, Din Syamsudin Minta Ahok Diperiksa

Din SyamsuddinNUSA Dua – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin, meminta kepolisian memproses secara hukum terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut Surat al-Maidah 51 dalam sambutannya di depan pubilk. Menurut dia, kasus tersebut sebenarnya tidak memerlukan delik aduan karena termasuk kategori menodai kesucian kitab agama islam.

“Ini masalah besar bagi kepolisian, karena kalau tidak diselesaikan secara hukum, saya khawatir kelompok tertentu menganggap ini belum selesai,” kata Din disela acara World Culture Forum (WCF) II di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu, 12 Oktober 2016.

Isu penistaan terhadap agama yang diduga dilakukan Ahok berawal pada 30 Maret 2016. Ketika itu, dalam pidatonya, Ahok mengaku sering mendapat tekanan dari sebagian orang yang berkiblat pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Adapun dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang Islam dilarang memilih pemimpin dari orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani.

“Bapak-Ibu enggak bisa pilih saya karena dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak Bapak-Ibu, ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya, enggak apa-apa. Karena ini, kan, hak pribadi Bapak-Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak-Ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok,” kata Ahok dalam pidato tersebut.

Ahok sendiri sudah meminta maaf terkait ucapannya yang mengutip salah satu surat dalam kitab suci Al-Quran, yakni Al-Maidah ayat 51. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf,” kata Ahok.

Dia mengaku tidak bermaksud melecehkan agama Islam ataupun Al-Quran. Menurut dia, masyarakat bisa melihat video sesungguhnya untuk mengetahui suasana yang terjadi saat ia melontarkan ucapannya itu. “Tidak ada niat apa pun. Orang di Kepulauan Seribu pun saat itu, satu pun tidak ada yang tersinggung, mereka tertawa, kok.”

Din mengaku sudah menyimak seluruh video rekaman pidato Ahok, baik yang telah diedit maupun yang diklaim asli. Menurut dia, ucapan dari Ahok tersebut berkonotasi mendiskreditkan kesucian agama islam. Sebab, kata dia, walaupun Ahok mengaku pernyataan tersebut bukan ditujukan terhadap Al-Quran, tapi menilai pemahaman umat islam salah dalam menafsirkan surat Al-Maidah dan dibawa ke ranah politik hal itu salah dan merendahkan.

“Dia (Ahok) melakukan judgement terhadap pemahaman orang lain. Seyogianya, pejabat publik tidak masuk ke dalam zona sensitif seperti itu. Ini yang harus diakui sebagai kesalahan, sehingga tidak perlu dibela oleh siapapun,” kata Din, yang juga tokoh Muhammadiyah tersebut.

Terkait permintaan maaf yang sudah disampaikan Ahok, Din menilai hal tersebut belum cukup. Sebab, belum ada penjelasan dari Ahok apakah permintaan maaf tersebut disampaikan karena adanya kegaduhan politik, atau terkait persoalan sensitif terkait agama.

“Pak Basuki harus jelaskan pada publik. Dia harus tulus meminta maaf dengan kesadaran serta tidak akan mengulanginya lagi. Sebab, untuk kalangan Islam tertentu, mereka punya record, ternyata ucapan di Kepulauan Seribu itu bukan yang pertama,  tapi sudah kesekian kalinya,” katanya.

Angga Sukmawijaya | Bram Setiawan | nasional.tempo.co