Posts

din syamsuddin - cdcc

Din Syamsuddin Minta Kewarganegaraan 177 Calon Haji tak Dicabut

din syamsuddin - cdccYogyakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap status kewarganegaraan 177 calon haji asal Indonesia yang tertangkap menggunakan paspor palsu di Filipina tidak dicabut.

“Negara harus melihat mereka sebagai korban, maka jangan serta-merta paspor mereka dicabut karena sudah berpaspor dan berkewarganegaraan lain,” kata Din saat ditemui di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin, 29 Agustus 2016.

Menurut Din, dengan menempatkan mereka sebagai korban penipuan, Pemerintah justru perlu melakukan upaya diplomasi secara maksimal. Filipina sebagai negara anggota ASEAN, menurut dia, akan mengerti karena mereka bukan pelaku penipuan. “Mereka adalah korban yang tertipu dan ditipu yang harus segera dipulangkan,” ucapnya.

Kementerian Agama, menurut dia, perlu melakukan pembenahan besar-besaran terhadap manajemen pemberangkatan haji sebab kasus penggunaan paspor negara lain untuk berangkat haji bukan kali pertama terjadi. “Sungguh memprihatinkan, kasus semacam ini terulang kembali. Harus dicari secara serius faktor penyebab secara jeli. Ini berhubungan dengan manajemen haji yang dari waktu ke waktu harus diperbaiki,” tuturnya.

Din menyadari pengelolaan haji memang tidak mudah karena harus mengurusi ratusan ribu calon haji setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu melibatkan ahli serta organisasi masyarakat Islam.

“Dari dulu saya mengusulkan agar pengelolaan haji tidak menutup diri menggunakan jasa dari ormas Islam, apalagi calon haji banyak yang berasal dari ormas Islam,” ucapnya.

Agar kejadian serupa tidak terulang ia berharap pemerintah menindak tegas agen-agen travel haji dan umrah yang terlibat dalam pemalsuan paspor itu. “Orang-orang penting di dalamnya jangan dibolehkan lagi mendirikan PT, karena nanti akan bisa ganti nama saja,” katanya.

Selain itu, Din berharap agar pengelola haji tidak memberikan kesempatan lagi bagi masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji mendaftar kembali. Sebab persoalan daftar tunggu haji yang saat ini telah mencapai 20 tahun, juga menjadi faktor dimanfaatkan oknum tertentu untuk memeroleh keuntungan.

“Mereka yang ingin menunaikan haji lagi bisa diarahkan untuk menunaikan ibadah umrah saja. Umrah bisa dilakukan berkali-kali,” ujarnya.***

Oleh: Wilujeng Kharisma | Pikiran Rakyat

din-syamsuddin_wpf5_2

Wacana Sekolah Sehari Penuh Perlu Dipertimbangkan

din-syamsuddin_wpf5_2

Doc. WPF5, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Yogyakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, program sekolah sehari penuh yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi perlu dipertimbangkan untuk memajukan kualitas pendidikan nasional.

“Sesungguhnya gagasan Mendikbud perlu dipertimbangkan. Jangan apriori dengan langsung menolak atau menerima,” kata Din di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (27/8/2016), seperti dikutip Antara.

Din berpendapat bahwa penggunaan istilah “full day school” sesungguhnya terlalu berlebihan.

Menurut dia, Mendikbud seyogianya cukup menggunakan istilah penambahan alokasi waktu sekolah.

“Mungkin istilahnya agak didramatisasi saja. Karena tidak mungkin sekolah dari jam enam sampai jam enam lagi,” kata dia.

Jika maksudnya untuk penambahan waktu sekolah, menurut Din, gagasan itu patut dipertimbangkan.

Menurut dia, banyak lembaga pendidikan yang sukses menerapkan metode pendidikan yang padat dan berisi, termasuk di lingkungan Muhammadiyah dan non-Muhammdiyah.

Tribun-Medan.com

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Din Syamsuddin ajak umat Islam peduli lingkungan

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Ketua Dewan Pengarah Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi) Din Syamsuddin mengajak umat Islam untuk peduli terhadap lingkungan hidup.

“Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya serta tidak hanya memanfaatkannya saja,” ujar Din di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan inti dari Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat melalui kedamaian dan kasih sayang bagi bumi.

“Umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa yang seharusnya menjadi subjek sekaligus objek gerakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sendiri dengan kesadaran akan hak serta kewajiban dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam,” tambah dia.

Ketua Umum Dewan Penggerak Siaga Bumi, Hayu Prabowo, mengatakan MUI telah menetapkan Fatwa tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

“Salah satu ketentuan hukumnya adalah setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf,” jelas Hayu.

Tabdzir adalah menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syari ataupun kebiasan umum di masyarakat. Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

Hayu menghimbau umat Islam di bulan Ramadhan untuk dapat menjaga alam dengan mengonsumsi sesuatu dari alam seperlunya.

Sekretaris Umum Dewan Penggerak Siaga Bumi, Alpha Amirrachman, menambahkan bahwa selain bernilai ibadah, kepedulian ini penting untuk memelihara kesehatan tubuh yang sekaligus menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab khalifah di bumi.

“Kita perlu menghindari konsumsi yang berlebihan, misalnya jangan makan hingga terlalu kenyang, (memilih, red) membeli makanan lokal, mengurangi makanan impor karena makanan impor memproduksi banyak sampah seperti energi penyimpanan dan transportasi. Umat Islam perlu meningkatkan kepedulian akan lingkungan hidup,” kata Alpha.

Pewarta: Indriani | Editor: Suryanto | AntaraNews.com

DSC_0717

Islam belum ambil keuntungan demokrasi

DSC_0717Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan umat Islam belum mengambil keuntungan dari era demokrasi Indonesia terkini, tampak dari terpinggirkannya aspirasi dari Muslim sebagai warga mayoritas bangsa.

“Umat Islam seperti pendorong mobil mogok, tapi begitu mobil jalan dia ditinggalkan,” kata Din di sela acara Rapat Pleno VIII Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu.

Din menjelaskan pengibaratan itu terjadi dalam dunia demokrasi Indonesia terkini yang cenderung mengarah liberal. Saat kampanye, umat Islam dirayu mendukung calon atau partai tertentu tetapi begitu yang bersangkutan ada di kursi kekuasaan melupakan janji-janjinya terhadap umat.

Atas dasar itu, dia meminta siapapun agar tidak sekadar memanfaatkan suara umat Islam saja, selanjutnya tidak dipedulikan aspirasinya di kemudian hari.

“Islam jangan disingkirkan dari pentas politik,” kata Din.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan umat Islam saat ini tidak menguasai media dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, umat sangat kesulitan untuk berjaya di pentas politik baik figur maupun partainya.

“Politik sekarang cenderung tumbuh secara pragmatis dan dipengaruhi dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan media. Di dua sisi itu umat tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Setelah calon atau partai bersangkutan melenggang, umat Islam dilupakan dan kebijakan untuk umat tersingkir atau kalah dengan kepentingan pemodal yang memiliki ekonomi dan media. Ini masalah besar,” kata dia.

Untuk itu, dia mengharapkan umat Islam segera bangkit dari keterpurukan untuk memperkuat diri, terutama di bidang ekonomi dan media,

“Gerakan ekonomi sangat penting sehingga dalam pertarungan politik di era demokrasi yang bebas ini bisa menang. Kemampuan ekonomi dan modal ini sangat penting dalam persaingan pemilu yang cenderung melakukan praktik pertarungan bebas,” katanya.

Pewarta: Anom Prihantoro, Editor: Aditia Maruli (ANTARA News)

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

BERSAMA PENGURUS PIM, DIN SYAMSUDDIN TEMUI KETUA DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin bersama jajarannya akan menemui Ketua DPD RI Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 18/5).

Dalam pertemuan yang diagendakan pukul 11.00 WIB tersebut, Din akan beraudiensi dan memperkenalkan organisasi yang baru didirikannya tersebut bersama puluhan tokoh nasional.

Bersama Din akan hadir pengurus PIM lainnya. Di antaranya Ali Masykur Musa, Akhmaloka, Widya Murni, Handoyo, M Arief Rosyid Hasan, Nyoman Udayana, Weinata S, Miryam S Haryani, Uda Yuna, Paiman Mak, R Siti Zuhro, Chusnul Mar’iyah, Margie Ririhena, Veronica WS, dan Isran Noor.

Kepada Irman Gusman, Din Cs juga akan menyampaikan rencana deklarasi PIM yang akan digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu (21/5) mendatang.

Sebelumnya, Din dan kawan-kawan menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Organisasi PIM didirikan 45 tokoh sebagai sebuah gerakan masyarakat Indonesia yang bersifat lintas agama, suku, profesi, dan gender pada 4 April 2016 lalu.

Saat itu, Din menjelaskan, perkumpulan ini memiliki misi utama, yakni kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan.

“Kami 45 aktivis bangsa, bersepakat membentuk perkumpulan, dinamakan Pergerakan Indonesia Maju. Secara resmi berdiri per tanggal hari ini, lewat akte notaris,” ujar Din. [zul]

Din Syamsuddin, PIM

Kenalkan Pergerakan Indonesia Maju ke Ketua DPD RI

Din Syamsuddin, PIMJAKARTA – ‎Ketua DPD RI, Irman Gusman menerima audiensi Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di ruang rapat pimpinan DPD RI lantai 8 Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2016). Dewan Nasional PIM itu dipimpin oleh Din Syamsuddin dan turut didampingi Sekretaris PIM Ali Masykur Musa.

Dalam kesempatan tersebut, Din menuturkan bahwa PIM akan melakukan deklarasi nasional sebagai gerakan Indonesia maju. Menurutnya, PIM hadir untuk menghadirkan kemajemukan sejati di Indonesia.

“Indonesia saat ini dihadapkan segala ancaman, seperti ancaman perpecahan dan ancaman pluralisasi. Untuk itu harus ada kesatuan untuk menciptakan kemajemukan sejati. Kami hadir untuk ciptakan kemajemukan sejati,” kata Din.

Menurut Din, ‎PIM ingin bergerak sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa mewujudkan negara yang maju, adil, makmur berdaulat dan bermartabat. Karena menurutnya, pengaruh globalisasi sangat rentan mengancam stabilitas bangsa seperti adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“‎Kami ingin berbuat, tapi tidak berpretensi sebagai pahlawan kesiangan. Kami ingin mulai dari bawah, kita ingin mulai dari desa, ada desa ppintar, rumah aladin dan lainnya,” tuturnya.

‎”Kami ingin jadi problem solvers menjadi pihak penyelesaian masalah, tidak untuk menciptakan masalah,” tambahnya.

‎Menanggapi pemaparan PIM, Irman Gusman menyambut positif adanya Pergerakan Indonesia Maju. Sebagai pimpinan DPD, dirinya bangga dengan adanya pemimpin dan para tokoh bangsa yang mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan program-program yang telah disiapkan.

“Kami di DPD sebagai wakil daerah sangat mengapresiasi. Kami bangga dengan adanya gerakan Indonesia Maju ini,” tegas Irman Gusman.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hendra Gunawan

Tribunnews.com

Prof. Din Syamsuddin, Cheirman of CDCC

Berharap 4 WNI Segera Dibebaskan

Prof. Din Syamsuddin,Ketua CDCC, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI

Prof. Din Syamsuddin, Chairman of CDCC

Jakarta– 10 Warga Negara Indonesia (WNI) akhirnya berhasil dibebaskan pascadisandera selama lebih dari sebulan oleh kelompok milisi Abu Sayyaf. Tetapi, masih menyisakan empat WNI yang juga diduga ditawan oleh kelompok yang sama.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta agar pemerintah juga segera membebaskan empat sandera yang tersisa.

“Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), aparat keamanan kita juga masyarakat dan kita berharap empat lagi WNI yang masih disandera Abu Sayyaf bisa juga dibebaskan penyanderaannya,” kata Din yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (3/5).

Selain itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mengaku mendukung upaya pemerintah berdialog dengan pemerintah Filipina dan Malaysia perihal keamanan jalur pelayaran. Dengan maksud, mengurangi risiko pembajakan.

“Kita berharap adanya kerja sama keamanan yang juga kerja sama antara negara-negara di dekat itu (jalur pelayaran),” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah masih berjuang untuk melakukan operasi pembebasan terhadap empat WNI yang disandera di Filipina bagian selatan.

Menurut Luhut, pemerintah sudah mempunyai gambaran terhadap pelaku penyandera yang diduga adalah kelompok pecahan Abu Sayyaf dan juga meminta sejumlah uang tebusan.

Novi Setuningsih/PCN | BeritaSatu.com

Din Syamsuddin: International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

Islam Hormati Hak-hak Kelompok Minoritas

Din Syamsuddin: International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

Foto: Doc. International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan bahwa Islam sangat menghormati hak-hak kelompok minoritas agama lain yang tinggal di negeri mayoritas Islam.

Din juga mengharapkan agar negara-negara dengan mayoritas agama lain memberikan penghormatan dan pelayanan yang sama kepada umat Muslim sebagai minoritas di negara tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Din melalui keterangan pers atas kunjungannya pada Conference on Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Countries di Marrakesh, Maroko, 25-27 Januari 2016.

Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Maroko dan Forum Promosi Perdamaian di Masyarakat Muslim pimpinan Syeikh Abdullah bin Bayah dan diikuti 300-an peserta ulama, cendekiawan Muslim, serta sejumlah tokoh non-Muslim dari berbagai negara dunia. Dari Indonesia, Din hadir bersama Amany Lubis dari Majelis Alimat Islam Sedunia.

Din menyatakan bahwa Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat dua subtansi utama, yakni hak terkait harkat manusia sebagai manusia dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hak-hak itu kemudian diturunkan dalam hak-hak derivatif yang bersifat umum, termasuk hak mendapatkan perlakuan yang baik (muamalah hasanah).

Mantan Ketua Umum MUI itu menjelaskan bahwa sejak lahir Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah menerapkan prinsip tersebut. Prinsip ini juga menjadi bagian penting dalam konstitusi, sebagaimana tertera pada Pasal 29 UUD 1945.

Din yang menjabat Co-President of World Conference of Religions for Peace menyatakan, prinsip kemanusiaan Piagam Madinah perlu diintegrasikan ke dalam konstitusi atau produk-produk hukum negara-negara Islam. Ia juga mendorong agar prinsip itu diperjuangkan menjadi dokumen internasional.

Dia juga menekankan perlunya hak-hak minoritas Muslim di negara-negara mayoritas agama lain juga harus mendapat penghormatan dan pelayanan yang sama.

KOMPAS.com

Din Syamsuddin, International Consultation

Ketidakadilan Global Jadi Akar Malapetaka Dunia

Din Syamsuddin, International Consultation

Foto: Doc. International Consultation, 12-14 Jan 2016

Marroko – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menegaskan bahwa Islam sangat menghormati hak-hak kelompok minoritas agama lain yang tinggal di negeri mayoritas Islam. Demikian pernyataan Din pada Conference on Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Countries, di Marrakesh, Morroko, 25-27/1. Konperensi yg diselenggarakan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Morroko dan Forum Promosi Perdamaian di Masyarakat Muslim pimpinan Syeikh Abdullah Bin Bayah yg berkedudukan di Abu Dhabi, diikuti 300an peserta terdiri dari ulama dan cendekiawan Muslim dan sejumlah tokoh non-Muslim dari berbagai negara dunia. Dari Indonesia, selain Din Syamsuddin juga hadir Prof. Amany Lubis dari Majelis Alimat Islam Sedunia.

“Konperensi ini bertolak dari Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok agama dan suku yg ada di Yatsrib waktu itu,”ujar Din

Din Syamsuddin dalam intervensi singkatnya pada konperensi menegaskan bahwa Piagam Madinah mengangkat dua subtansi utama, yakni hak terkait harkat manusia sebagai manusia, dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari keduanya terdapat hak2-hak derivatif yang bersifat umum, termasuk untuk mendapatkan perlakuan yang baik (muamalah hasanah), apalagi jika kalangan minoritas agama merupakan warga negara di negara2 Islam.

Dlm kesempatan itu, Din menjelaskan bhw Indonesia yg merupakan negara dgn mayoritas pendudukan beragama Islam telah sejak awal kelahirannya menerapkan prinsip demikian bahkan menjadi bagian penting dari konstitusi negara, seperti termaktub pada Ps 29 UUD 1945. Oleh karena itui, lanjut Din, prinsip kemanusiaan Piagam Madinah perlu diintegrasikan ke dalam konstitusi atau produk2 hukum negara2 Islam, bahkan diperjuangkan untuk menjadi dokumen internasional walau sdh ada DUHAM.

Din Syamsuddin yg  menjabat Co-President of World Conference of Religions for Peace, tidak lupa menekankan perlunya hak-hak minoritas Muslim di negara-negara mayoritas agama lain juga harus mendapat penghormatan dan pelayanan yg sama. Terakhir ini berkembang gejala menyedihkan terhadap Kaum  Muslim di beberapa negara Eropa dan Amerika, seperti pelarangan mendirikan masjid dgn menara, pelarangan memakai hijab, dan bentuk-bentuk Islamofobia lain, termasuk sikap berwawasan sempit dari Calon Presiden AS Donald Trump yg melarang orang Islam menjadi warga AS. Perdamaian Dunia yg sejati hanya akan terwujud melalui penegakan keadilan.

“Ketidakadilan global menjadi akar malapetaka dunia,” tegas Din Syamsuddin. (mu)

sumber: Suara Muhammadiyah

Din Syamsuddin

Umat Islam Boleh Ucapkan Selamat Natal

Din SyamsuddinJakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan umat Islam boleh saja mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Nasrani, yang akan merayakan Natal pada 25 Desember ini. “Silakan saja jika memang ada keperluannya,” katanya saat ditemui di kantor MUI pada Rabu, 23 Desember 2015.

Bagi Din, mengucapkan “Selamat Natal” tak jadi masalah asalkan tidak melibatkan keyakinan. “Itu bersimpati sebagai sesama manusia,” ujar mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu.

Namun, kata Din, bukan berarti kaum muslim boleh mengikuti perayaan Natal. Din menganggap, dalam perayaan Natal, terdapat ritual keagamaan yang kental. “Maka, enggak akan kurangi toleransi juga kalau enggak masuk wilayah itu,” tuturnya.

Din menambahkan, toleransi adalah pengakuan bahwa bangsa Indonesia itu majemuk dan kesediaan hidup bersama sebagai saudara sebangsa. “Pakai hati.”

Ihwal pemakaian atribut yang terkait dengan perayaan hari raya keagamaan tertentu oleh umat beragama lain, Din menganggap hal itu bukanlah bentuk toleransi. “Saya tidak setuju dalam rangka hari raya keagamaan diminta pakai atribut,” ujar Din, yang kini menjabat Ketua Muhammadiyah Ranting Pondok Labu.

Menurut Din, terkadang ada perusahaan yang memaksa karyawannya memakai atribut yang identik dengan agama tertentu ketika hari raya tiba. Ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sensitif. “Pengusaha bisa tahan diri, jangan memaksa karyawannya,” ucapnya.

DIKO OKTARA