Posts

DSC_0717

Islam belum ambil keuntungan demokrasi

DSC_0717Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan umat Islam belum mengambil keuntungan dari era demokrasi Indonesia terkini, tampak dari terpinggirkannya aspirasi dari Muslim sebagai warga mayoritas bangsa.

“Umat Islam seperti pendorong mobil mogok, tapi begitu mobil jalan dia ditinggalkan,” kata Din di sela acara Rapat Pleno VIII Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu.

Din menjelaskan pengibaratan itu terjadi dalam dunia demokrasi Indonesia terkini yang cenderung mengarah liberal. Saat kampanye, umat Islam dirayu mendukung calon atau partai tertentu tetapi begitu yang bersangkutan ada di kursi kekuasaan melupakan janji-janjinya terhadap umat.

Atas dasar itu, dia meminta siapapun agar tidak sekadar memanfaatkan suara umat Islam saja, selanjutnya tidak dipedulikan aspirasinya di kemudian hari.

“Islam jangan disingkirkan dari pentas politik,” kata Din.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan umat Islam saat ini tidak menguasai media dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, umat sangat kesulitan untuk berjaya di pentas politik baik figur maupun partainya.

“Politik sekarang cenderung tumbuh secara pragmatis dan dipengaruhi dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan media. Di dua sisi itu umat tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Setelah calon atau partai bersangkutan melenggang, umat Islam dilupakan dan kebijakan untuk umat tersingkir atau kalah dengan kepentingan pemodal yang memiliki ekonomi dan media. Ini masalah besar,” kata dia.

Untuk itu, dia mengharapkan umat Islam segera bangkit dari keterpurukan untuk memperkuat diri, terutama di bidang ekonomi dan media,

“Gerakan ekonomi sangat penting sehingga dalam pertarungan politik di era demokrasi yang bebas ini bisa menang. Kemampuan ekonomi dan modal ini sangat penting dalam persaingan pemilu yang cenderung melakukan praktik pertarungan bebas,” katanya.

Pewarta: Anom Prihantoro, Editor: Aditia Maruli (ANTARA News)

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

BERSAMA PENGURUS PIM, DIN SYAMSUDDIN TEMUI KETUA DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju bersama Dewan Nasional temui Ketua DPD RI

Ketua Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin bersama jajarannya akan menemui Ketua DPD RI Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 18/5).

Dalam pertemuan yang diagendakan pukul 11.00 WIB tersebut, Din akan beraudiensi dan memperkenalkan organisasi yang baru didirikannya tersebut bersama puluhan tokoh nasional.

Bersama Din akan hadir pengurus PIM lainnya. Di antaranya Ali Masykur Musa, Akhmaloka, Widya Murni, Handoyo, M Arief Rosyid Hasan, Nyoman Udayana, Weinata S, Miryam S Haryani, Uda Yuna, Paiman Mak, R Siti Zuhro, Chusnul Mar’iyah, Margie Ririhena, Veronica WS, dan Isran Noor.

Kepada Irman Gusman, Din Cs juga akan menyampaikan rencana deklarasi PIM yang akan digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu (21/5) mendatang.

Sebelumnya, Din dan kawan-kawan menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Organisasi PIM didirikan 45 tokoh sebagai sebuah gerakan masyarakat Indonesia yang bersifat lintas agama, suku, profesi, dan gender pada 4 April 2016 lalu.

Saat itu, Din menjelaskan, perkumpulan ini memiliki misi utama, yakni kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan.

“Kami 45 aktivis bangsa, bersepakat membentuk perkumpulan, dinamakan Pergerakan Indonesia Maju. Secara resmi berdiri per tanggal hari ini, lewat akte notaris,” ujar Din. [zul]

Din Syamsuddin, PIM

Kenalkan Pergerakan Indonesia Maju ke Ketua DPD RI

Din Syamsuddin, PIMJAKARTA – ‎Ketua DPD RI, Irman Gusman menerima audiensi Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di ruang rapat pimpinan DPD RI lantai 8 Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5/2016). Dewan Nasional PIM itu dipimpin oleh Din Syamsuddin dan turut didampingi Sekretaris PIM Ali Masykur Musa.

Dalam kesempatan tersebut, Din menuturkan bahwa PIM akan melakukan deklarasi nasional sebagai gerakan Indonesia maju. Menurutnya, PIM hadir untuk menghadirkan kemajemukan sejati di Indonesia.

“Indonesia saat ini dihadapkan segala ancaman, seperti ancaman perpecahan dan ancaman pluralisasi. Untuk itu harus ada kesatuan untuk menciptakan kemajemukan sejati. Kami hadir untuk ciptakan kemajemukan sejati,” kata Din.

Menurut Din, ‎PIM ingin bergerak sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa mewujudkan negara yang maju, adil, makmur berdaulat dan bermartabat. Karena menurutnya, pengaruh globalisasi sangat rentan mengancam stabilitas bangsa seperti adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“‎Kami ingin berbuat, tapi tidak berpretensi sebagai pahlawan kesiangan. Kami ingin mulai dari bawah, kita ingin mulai dari desa, ada desa ppintar, rumah aladin dan lainnya,” tuturnya.

‎”Kami ingin jadi problem solvers menjadi pihak penyelesaian masalah, tidak untuk menciptakan masalah,” tambahnya.

‎Menanggapi pemaparan PIM, Irman Gusman menyambut positif adanya Pergerakan Indonesia Maju. Sebagai pimpinan DPD, dirinya bangga dengan adanya pemimpin dan para tokoh bangsa yang mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan program-program yang telah disiapkan.

“Kami di DPD sebagai wakil daerah sangat mengapresiasi. Kami bangga dengan adanya gerakan Indonesia Maju ini,” tegas Irman Gusman.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hendra Gunawan

Tribunnews.com

Dinsyamsuddin-siaga bumi (4)

Soal Kekerasan Seksual, Tidak Cukup Hanya Penegakan Hukum

Dinsyamsuddin-siaga bumi (4)JAKARTA – Tokoh Nasional, Din Syamsuddin mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah sampai tahap mengkahawatirkan.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Pertama, adanya kesalahan dalam kehidupan anak-anak remaja saat ini.

Kedua, peran tokoh agama yang tidak maksimal dan media sosial yang terlalu bebas.

“Faktor-faktor ini yang harus segera kita kendalikan, tidak cukup hanya penegakan hukum, tapi juga harus membentenginya dengan moral,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Din menjelaskan mulai saat ini, ceramah keagamaan harus segera digencarkan, begitu juga dengan pendidikan dalam keluarga dan pendidikan formal.

Namun, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang masih sering terjadi, kata Din, seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi masyarakat dan tidak menyalahkan pihak lain.

“Sebaiknya, introspeksi ke dalam. Tanpa harus salahkan siapa pun. Intinya jangan sampai ada yang buka peluang kekerasan itu terjadi lagi,” katanya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

Prof. Din Syamsuddin, Cheirman of CDCC

Berharap 4 WNI Segera Dibebaskan

Prof. Din Syamsuddin,Ketua CDCC, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI

Prof. Din Syamsuddin, Chairman of CDCC

Jakarta– 10 Warga Negara Indonesia (WNI) akhirnya berhasil dibebaskan pascadisandera selama lebih dari sebulan oleh kelompok milisi Abu Sayyaf. Tetapi, masih menyisakan empat WNI yang juga diduga ditawan oleh kelompok yang sama.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta agar pemerintah juga segera membebaskan empat sandera yang tersisa.

“Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), aparat keamanan kita juga masyarakat dan kita berharap empat lagi WNI yang masih disandera Abu Sayyaf bisa juga dibebaskan penyanderaannya,” kata Din yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (3/5).

Selain itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mengaku mendukung upaya pemerintah berdialog dengan pemerintah Filipina dan Malaysia perihal keamanan jalur pelayaran. Dengan maksud, mengurangi risiko pembajakan.

“Kita berharap adanya kerja sama keamanan yang juga kerja sama antara negara-negara di dekat itu (jalur pelayaran),” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah masih berjuang untuk melakukan operasi pembebasan terhadap empat WNI yang disandera di Filipina bagian selatan.

Menurut Luhut, pemerintah sudah mempunyai gambaran terhadap pelaku penyandera yang diduga adalah kelompok pecahan Abu Sayyaf dan juga meminta sejumlah uang tebusan.

Novi Setuningsih/PCN | BeritaSatu.com

Doc. CDCC/PIM

Din Syamsuddin: Pahami Langkah Muhammadiyah Dampingi Siyono

Doc. CDCC/PIM

Doc. CDCC/PIM

SURABAYA — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah (2005-2015) Din Syamsuddin meminta masyarakat dan pemerintah memahami langkah yang diambil PP Muhammadiyah dalam mendampingi keluarga terduga teroris, Siyono.

“Sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya meminta masyarakat dan pemerintah memahami langkah Muhammadiyah dalam melakukan advokasi dengan keluarga Siyono,” katanya setelah meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Kamis (14/4).

Ia mengatakan keluarga Siyono meminta pendampingan kepada Muhammadiyah untuk melaporkan kematian Siyono ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena sebelum meninggal Siyono terlebih dahulu ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

“Langkah Muhammadiyah merupakan sesuatu yang wajar dan harus diambil. Keluarga Siyono menanyakan penyebab kematian Siyono karena adanya perbedaan versi dari hasil visum Polri dengan tim independen PP Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurut hasil visum Polri, Siyono tewas setelah terkena benda tumpul di kepalanya akibat melakukan perlawanan, namun tim forensik independen dari PP Muhammadiyah menyimpulkan Siyono tewas karena patah tulang di bagian dada yang mengarah ke jaringan jantung.

“Sejak awal Muhammadiyah selalu mengecam terorisme karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, namun perang melawan terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara kekerasan, agar tidak menyuburkan radikalisme yang menjadi bibit terorisme itu sendiri,” ujarnya.

Red: Ani Nursalikah

Doc. The 5th World Peace Forum

Din Syamsuddin Yakin “Deradikalisasi Tak Selesaikan Terorisme”

Doc. The 5th World Peace Forum

Doc. The 5th World Peace Forum (CDCC)

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik cara penanggulangan paham terorisme di Indonesia. Tindakan deradikalisasi atau pelurusan kembali pemahaman terhadap ajaran agama yang dilakukan terhadap para pelaku teror dinilainya tidak bakal memberikan efek yang diharapkan.

“Tindakan deradikalisasi malah membentuk radikalisme baru,” ujar Din melalui pesan video kepada jemaah yang mengikuti pengajian bulanan Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 8 April 2016.

Pengajian malam ini bertema Pemberantasan Terorisme yang Pancasilais dan Komprehensif. Din mengatakan, jika memandang terorisme semata-mata berasal dari ajaran agama yang menyimpang, sama dengan mengenakan ‘kaca mata kuda’ dalam melihat permasalahan terorisme.

Faktor-faktor sampingan non-agama seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial yang kentara menurut dia malah tidak diperhatikan. “Kalau menerapkan pengamatan dengan analisa kaca mata kuda, tidak lihat kiri kanan, hanya fokus terhadap satu faktor tunggal, ideologi keagamaan, kita seperti kehilangan arah, kehilangan jejak,” ujar Din.

Din menegaskan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama bukan satu-satunya penyebab paham terorisme menyebar. Di negara Timur Tengah, paham Islam radikal juga bisa menyebar akibat sebagian warga Arab merasa tertekan karena negara mereka digempur oleh pihak yang menyebut dirinya sebagai negara adi daya. Tindakan okupasi dan invasi terhadap negara Irak dan Afghanistan memicu reaksi berupa tumbuhnya paham radikal.

“Kelompok-kelompok teroris dan radikal yang berasal dari sana itu bukan kelompok agama. Mereka sebenarnya melakukan kekerasan politik dengan mengatasnamakan agama. Agama telah disalahgunakan,” ujar Din.

Din mendesak pemerintah untuk tak lagi mengandalkan tindakan deradikalisasi sempit untuk menyelesaikan persoalan terorisme. Terorisme harus dipandang sebagai hal yang muncul karena beragam faktor seperti kemiskinan dan tindakan pemerintah sendiri terhadap orang-orang yang disebut teroris yang cenderung menekan.

“Saya meyakini terorisme tidak bisa diberantas jika tidak dengan cara yang komprehensif. Kalau sekarang, cara kita menangani terorisme justru melanggengkan terorisme itu sendiri,” kata dia lagi.

Oleh : Ezra Natalyn, Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id
densus88_800x600_dENSUS88

Kasus Siyono, Din Syamsudin Minta Densus 88 Dituntut Ke Mahkamah Ham

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, merupakan salah satu tokoh yang mengecam keras tindakan semena-mena Densus 88 terhadap terduga teroris Siyono.

Siyono meregang nyawa secara mengenaskan di tangan pasukan elit anti teror. Din menegaskan, apa yang dilakukan oknum Densus ini tidak mencerminkan profesionalisme dalam penegakan hukum. Bahkan, Din menyebut tidak akan selamat hidup oknum Densus 88 yang telah bertindak sebagai “malaikat pencabut nyawa”.

“Oknum-oknum Densus seperti ini tidak akan selamat hidupnya, (karena) telah mengambil alih tugas Allah yang Maha Pencipta, tidak selamat hidupnya dunia akherat. Tidak hanya dia, keluarganya juga,” tegas Din di Jakarta, Senin, (4/4).

Din mendukung pemberantasan terorisme, namun cara yang dilakukan oleh pasukan elit yang dilatih oleh Australia ini menurutnya salah besar. Apa yang dilakukan Densus 88 ini justru malah makin melanggengkan terorisme.

“Ini pukulan bagi pemerintah. Tidak perlu mengambil langkah-langkah yg membela diri. Tanya saja pada hati nurani, betul tidak cara-cara seperti itu. Tidak benar itu, membunuh orang lain, sangat laknat di hadapan Allah,” ucapnya.

Dia bahkan merekomendasikan agar Densus 88 dibubarkan, atau dituntut ke Mahkamah Hak Asasi Manusia untuk mempertanggungjawabkan nyawa yang melayang di tangan mereka. Cara penanggulangan terorisme menurutnya harus diubah, agar tidak membabi buta seperti sekarang ini.

“Densus 88 ini jelas melanggar HAM, saya mendukung bila perlu tuntut Densus 88 ke Mahkamah HAM,” katanya.

Muhammadiyah sendiri, sebagai kuasa hukum Suratmi, istri Siyono, telah berkomitmen membantu Suratmi hingga memperoleh keadilan. Din menyampaikan, kalaupun Suratmi terpaksa angkat kaki dari kampung halamannya lantaran diusir oleh Kepala Desa setempat, Muhammadiyah siap memberikan rumah baru untuk Suratmi tinggal bersama anak-anaknya.

“Pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah membantu Suratmi, kalau terpaksa terusir, ulah dari pamong yg tidak masuk akal, terprovokasi hasutan-hasutan pihak tertentu, Muhammadiyah akan membantu, menyediakan rumah baru di tempat lain,” tandasnya.[dem]

Sumber: RMOL

Pergerakan Indonesia Maju (PIM)

Bentuk Pergerakan Indonesia Maju

Pergerakan Indonesia Maju (PIM)

Pergerakan Indonesia Maju (PIM)

Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin membentuk sebuah perkumpulan yang bergerak demi kemajemukan bangsa dalam menghadapi permasalahan bangsa. Perkumpulan itu diberi nama Pergerakan Indonesia Maju (PIM).

“Jadi kami bersama 45 aktivis bangsa hari ini secara resmi membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Pergerakan Indonesia Maju. Tujuan utamanya demi kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan dalam menghadapi permasalahan bangsa,” ujar Din Syamsuddin di kantor CDCC, Jl Kemiri No 24, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Din Syamsuddin yang ditunjuk sebagai ketua mengatakan, terbentuknya perkumpulan ini karena melihat adanya kesenjangan dan penyelewengan dari cita-cita dasar para pendiri bangsa.

“Ada beberapa faktor yang melahirkan pergerakan ini. Namun pada intinya kami menyaksikan ada kesenjangan ide dan realitas serta gejala-gejala deviasi dan distorsi dari penyelewengan cita-cita dasar para pendiri bangsa,” ucap Din.

Dengan jarkom ‘Indonesia Maju, Ayo Bergerak! Bergerak Maju Bersama’, Din menyebut gerakan ini akan melibatkan seluruh elemen bangsa untuk terlibat dalam memecahkan permasalahan bangsa.

“Gerakan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik semua tokoh, agama, suku, bangsa, profesi yang berbeda-beda. Tentunya ruang gerak PIM tidak akan berbeda seperti organisasi umum lainnya, mungkin juga akan berhimpitan. Dengan itu kami akan bekerjasama dengan banyak pihak untuk bersama memecahkan permasalahan bangsa,” pungkas Din.

Selain Din Syamsuddin, R Siti Zuhro, Philip K. Wijaya ditunjuk sebagai wakil ketua. Nama lainnya seperti Ali Masykur Musa ditunjuk sebagai sekretaris. Tokoh lainnya yang ikut menjadi anggota dewan nasional yakni mantan Ketua MK Hamdan Zoelva. (adit/nwy)

Detiknews.com

 

den-88

Din Syamsuddin minta Densus 88 dievaluasi

den-88Kasus kematian Siyono, terduga teroris ditangan Densus 88 mendapat kecaman dari banyak pihak. Aparat Densus 88 dianggap paling bertanggung jawab atas apa yang menimpa Siyono.

Tokoh lintas agama, yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengecam tindakan Densus 88 yang dianggapnya terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan penegak hukum yang memiliki profesionalisme dalam menegakkan hukum.

“Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, Densus 88 bukan malaikat pencabut nyawa,” kata Din di Jakarta, (Senin, 4/4).

Dia menyesalkan tindakan Densus 88, yang disebutnya begitu mudah seorang yang baru terduga teroris, tercabut nyawanya di tangan pasukan elite ini.

“Densus 88 sangat jelas melakukan pelanggaran HAM dan tidak menunjukkan profesionalitas,” imbuhnya.

Din menilai, penegakkan hukum yang dilakukan Densus 88 sudah tidak benar. Penjelasan yang diberikan oleh Mabes Polri dianggapnya sebagai sebuah penjelasan yang irasional dan tidak logis, karena mengatakan Siyono berusaha hendak melarikan diri.

Kalau proses pemeriksaan profesional dan menegakkan HAM, Siyono dikatakan Din tidak akan mati di tangan penegak hukum.

“Kalau alasannya mau melepaskan diri, ya kenapa borgolnya dilepas, kenapa tidak dijaga ketat,  ini merusak otak akal sehat kita, masyarakat bisa menilai,” kata Din.

Untuk itu, dia mendorong dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Densus 88 yang kinerjanya justru lebih memancing “pertempuran” dengan teroris, bukan mengatasi teroris agar tidak bertindak radikal lagi.
Tindakan-tindakan Densus tersebut dinilai Din akan memancing reaksi dari gerakan-gerakan radikal lainnya untuk terus berbuat melawan Negara. [sam]

Laporan: Muhammad Iqbal

RMOL.com