Posts

din syamsuddin - cdcc

Ingatkan Media Massa untuk Terus Kawal Sidang Etika Setya Novanto

din syamsuddin - cdccYOGYAKARTA – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta media massa terus mengawal sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terkait kontrak karya PT Freeport.

“Pers jangan kemudian dialihkan ke pertanyaan yang lain karena nanti mengalihkan perhatian,” kata Din Syamsuddin di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (12/12/2015).

Menurut dia, kasus tersebut perlu terus mendapat perhatian publik sebab secara langsung maupun tidak, akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah melibatkan ketua DPR dan pihak-pihak lainnya.

“Harus dibongkar sebongkar-bongkarnya karena ini menyangkut etika para elite yang tentu membawa pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Din khawatir apabila kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut tidak lagi mendapatkan perhatian publik, maka penyelesaian akhir kasus itu berpotensi hanya ditempuh melalui kompromi politik.

“Jangan dianggap remeh, saya tidak tahu (akan diselesaikan melalui jalur politik atau tidak), tapi ini peringatan kita,” kata dia.

Selanjutnya, agar kasus itu tidak berhenti melalui proses politik, Din juga mengusulkan agar kasus itu dapat diteruskan ke jalur hukum baik melalui kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mengusulkan ini diteruskan ke jalur hukum. Jangan sampai terjadi penyelesaian secara politik, ‘kongkalikong’ karena itu akan dicatat oleh rakyat,” kata Din.

Setelah memanggil Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, serta ketua DPR Setya Novanto, MKD memutuskan akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan serta pada pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Senin (14/12/2015).

Kompas.com

freeport21

Serukan ‘Jihad Konstitusi’ soal Freeport

freeport21Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal. Din pun menyerukan ‘jihad konstitusi’ terhadap Freeport, termasuk soal pembagian saham Freeport yang dinilai tak adil.

“Ketidakadilan sering terjadi karena watak kapitalisme global itu individualisme, mau untung sendiri,” kata Din kepada CNN Indonesia di Jakarta.

Ketidakadilan soal Freeport ini disebut Din mengabaikan Pasal 33 UUD 1954 yang mengamanatkan kesejahteraan merata bagi rakyat.

Ayat 2 pasal tersebut berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Semenyata ayat 3 pasal yang sama berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Wakil Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Budha Indonesia, Philip K Widjaja, mengatakan kasus Setya Novanto harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan soal Freeport Indonesia.

Selasa pekan ini, sejumlah elemen berdemonstrasi di depan kantor pusat PT Freeport Indonesia, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Mereka terdiri dari komunitas pemuda, mahasiswa, guru, dan seniman yang menamakan diri sebagai Front Nasionalisasi Freeport (FNF).

FNF menuntut pemerintah menasionalisasi aset negara yang dikuasai Freeport.

CNN Indonesia