Posts

DSC_0717

Islam belum ambil keuntungan demokrasi

DSC_0717Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan umat Islam belum mengambil keuntungan dari era demokrasi Indonesia terkini, tampak dari terpinggirkannya aspirasi dari Muslim sebagai warga mayoritas bangsa.

“Umat Islam seperti pendorong mobil mogok, tapi begitu mobil jalan dia ditinggalkan,” kata Din di sela acara Rapat Pleno VIII Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu.

Din menjelaskan pengibaratan itu terjadi dalam dunia demokrasi Indonesia terkini yang cenderung mengarah liberal. Saat kampanye, umat Islam dirayu mendukung calon atau partai tertentu tetapi begitu yang bersangkutan ada di kursi kekuasaan melupakan janji-janjinya terhadap umat.

Atas dasar itu, dia meminta siapapun agar tidak sekadar memanfaatkan suara umat Islam saja, selanjutnya tidak dipedulikan aspirasinya di kemudian hari.

“Islam jangan disingkirkan dari pentas politik,” kata Din.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan umat Islam saat ini tidak menguasai media dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, umat sangat kesulitan untuk berjaya di pentas politik baik figur maupun partainya.

“Politik sekarang cenderung tumbuh secara pragmatis dan dipengaruhi dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan media. Di dua sisi itu umat tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Setelah calon atau partai bersangkutan melenggang, umat Islam dilupakan dan kebijakan untuk umat tersingkir atau kalah dengan kepentingan pemodal yang memiliki ekonomi dan media. Ini masalah besar,” kata dia.

Untuk itu, dia mengharapkan umat Islam segera bangkit dari keterpurukan untuk memperkuat diri, terutama di bidang ekonomi dan media,

“Gerakan ekonomi sangat penting sehingga dalam pertarungan politik di era demokrasi yang bebas ini bisa menang. Kemampuan ekonomi dan modal ini sangat penting dalam persaingan pemilu yang cenderung melakukan praktik pertarungan bebas,” katanya.

Pewarta: Anom Prihantoro, Editor: Aditia Maruli (ANTARA News)

Din Syamsuddin: International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

Islam Hormati Hak-hak Kelompok Minoritas

Din Syamsuddin: International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

Foto: Doc. International Consultation on Multi-religious Humanitarian Action, 12-14 January 2016

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan bahwa Islam sangat menghormati hak-hak kelompok minoritas agama lain yang tinggal di negeri mayoritas Islam.

Din juga mengharapkan agar negara-negara dengan mayoritas agama lain memberikan penghormatan dan pelayanan yang sama kepada umat Muslim sebagai minoritas di negara tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Din melalui keterangan pers atas kunjungannya pada Conference on Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Countries di Marrakesh, Maroko, 25-27 Januari 2016.

Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Maroko dan Forum Promosi Perdamaian di Masyarakat Muslim pimpinan Syeikh Abdullah bin Bayah dan diikuti 300-an peserta ulama, cendekiawan Muslim, serta sejumlah tokoh non-Muslim dari berbagai negara dunia. Dari Indonesia, Din hadir bersama Amany Lubis dari Majelis Alimat Islam Sedunia.

Din menyatakan bahwa Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat dua subtansi utama, yakni hak terkait harkat manusia sebagai manusia dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hak-hak itu kemudian diturunkan dalam hak-hak derivatif yang bersifat umum, termasuk hak mendapatkan perlakuan yang baik (muamalah hasanah).

Mantan Ketua Umum MUI itu menjelaskan bahwa sejak lahir Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah menerapkan prinsip tersebut. Prinsip ini juga menjadi bagian penting dalam konstitusi, sebagaimana tertera pada Pasal 29 UUD 1945.

Din yang menjabat Co-President of World Conference of Religions for Peace menyatakan, prinsip kemanusiaan Piagam Madinah perlu diintegrasikan ke dalam konstitusi atau produk-produk hukum negara-negara Islam. Ia juga mendorong agar prinsip itu diperjuangkan menjadi dokumen internasional.

Dia juga menekankan perlunya hak-hak minoritas Muslim di negara-negara mayoritas agama lain juga harus mendapat penghormatan dan pelayanan yang sama.

KOMPAS.com